Reja Hidayat
Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.
Indeks Tulisan
Remang-Remang Dana Sertifikasi Halal
Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.
"Apa Dulu Tujuannya Dibuka kepada Publik?
LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.
"Siapa Tanggung Jawab Jika Proyek Kereta Cepat Gagal?"
Pada 23 Juli 2011, terjadi kecelakaan kereta cepat Cina yang menewaskan 32 orang penumpang di Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Peristiwa itu menjadi salah satu tolok ukur penilaian kualitas proyek kereta cepat Cina.
"Mereka Tak Ganti Kewarganegaraan dan Tak Taat pada Perancis"
Di legiun asing itu anggotanya (Legionnaire) tidak bersumpah untuk negara tapi bersumpah untuk unit. Apa kata batalion, dia akan laksanakan. Apa kata brigade (komandan), dia akan laksanakan. Tidak peduli dengan negara Perancis.
Konsekuensi Pahit WNI di Legiun Asing
Kewarganegaraan seorang WNI bisa hilang jika masuk dalam dinas tentara asing. Padahal, belasan WNI pernah dan masih menjadi Legionnaire. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap? Para WNI yang menjadi anggota tentara asing tersebut harus dipanggil pihak kedutaan besar untuk diajak dialog dan diberi pengertian. Kalau tetap memilih asing, maka menurut aturan hukum mereka akan kehilangan warga negara.
BMKG: Waspadai Kemungkinan Turbulensi di Musim Pancaroba
BMKG mengingatkan kemungkinan itu perlu diwaspadai mengingat saat ini Indonesia memasuki musim pancaroba.
Kadivhumas Sanggah Ada Kelebihan Jenderal di Polri
Kepolisian Republik Indonesia membantah adanya kelebihan perwira berpangkat jenderal di institusi Polri. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar di Mabes Polri
Berkas Kasus Insiden Simpang Aceh Diserahkan ke Kejaksaan
Komnas HAM Perwakilan Aceh menyebutkan berkas kasus Simpang KKA akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Mei tahun ini.
KPI Keluarkan 674 Sanksi untuk Lembaga Penyiaran
KPI sejak 2011-2015 telah mengeluarkan 674 sanksi bagi Lembaga Penyiaran.
ICRJ: UU Terorisme Berpotensi Legalkan Penyiksaan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengritik keras UU Terorisme terkait adanya praktik penahanan incommunicado
Menebar Reklamasi di Negara Ribuan Pulau
Operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, memantik kepedulian publik mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Ada tiga belas reklamasi pantai dan laut yang tengah berlangsung di Indonesia , Reklamasi menyedot perhatian karena risikonya yang tinggi terhadap lingkungan, Tak hanya itu reklamasi sangat berpengaruh pada kehidupan nelayan, di saat yang sama Bangunan mewah sudah berdiri
Menggugat Privatisasi Air di Indonesia
Perkembangan global telah menunjukan bahwa privatisasi air terbukti gagal dalam mendistribusikan air secara merata ke masyarakat. Sayangnya, keputusan pengadilan soal privatisasi tak kunjung dijalankan. Perusahaan swasta sering menempatkan air sebagai barang komoditas ekonomi dan seringkali dianggap gagal mengadakan investasi baru yang signifikan dalam infrastruktur air.
Gaya Baru Wajah Lama Menyisir Pajak Kelas Menengah
Pemerintah terus menyisir wajib pajak baru untuk mengejar target pajak Rp1.360 triliun. Cara yang sama pernah diterapkan di 2007. Sayangnya, cara itu hanya semangat diterapkan selama beberapa tahun saja.
Dengan target yang tinggi tersebut, pemerintah harus bekerja keras mencapainya. Sedangkan di Indonesia masih minim penerimaan setoran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (WPOP), seperti negara maju.
Dengan target yang tinggi tersebut, pemerintah harus bekerja keras mencapainya. Sedangkan di Indonesia masih minim penerimaan setoran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (WPOP), seperti negara maju.
Reklamasi Jakarta: Kisruh Panjang Pulau Buatan
Reklamasi atau pengurukan Teluk Jakarta jalan terus meski kontroversial. Gubernur Ahok menganggap reklamasi dilandasi fondasi hukum kuat, yakni Keppres No.52 tahun 1995 yang diputuskan oleh Presiden Soeharto. Tapi karena tak didasari perda tentang zonasi dan tata ruang pesisir, perizinan itu dianggap menyalahi peraturan. Koalisi LSM dan nelayan menggugat perizinan itu.
"Jokowi Harus Cabut Keppres Reklamasi"
Reklamasi meminggirkan nelayan tradisional. Menurut Ketua KNTI Jakarta, Presiden Jokowi harus membuktikan visi kemaritimannya. pembangunan pulau reklamasi ini memang berdampak pada warga pesisir utara teluk jakarta. Diperkirakan sebanyak 16.855KK akan sangat berdampak pada proyek reklamasi ini.