kukuhbhimo

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.

Edward Sirait, CEO Lion Air Group, memimpin langsung sekitar 200 pegawainya mendatangi Gedung DPR . Para pegawai, termasuk pramugari, memberi dukungan pimpinan mereka yang melakukan rapat dengan Komisi V. Jatuhnya dua sanksi dari Dirjen Perhubungan Udara, yakni pembekuan ground handling dan pencabutan rute menjadi pokok persoalan.

Lion Air Group pernah membuat gebrakan bisnis dengan transaksi pembelian 464 pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320 pada tahun 2011 dan 2013. Mereka harus membayar Rp595 triliun. Dari mana duitnya? Siapa raksasa di belakang Lion yang memberi jaminan sehingga pihak Boeing atau Airbus percaya kepada Rusdi Kirana? Benarkah Temasek ada di belakang Lion?

Lion Air Group memenangkan sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma melawan PT Angkasa Pura II. Lion bakal merombak Bandara Halim dari kapasitas 4 juta penumpang menjadi 12 juta penumpang per tahun. Tak cukup sampai itu, Lion juga berniat membangun sebuah bandara baru di Lebak, Banten.

Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Bareskrim Mabes Polri atas sanksi yang mereka terima. Padahal, kebijakan publik harusnya diselesaikan melalui jalur PTUN. Laporan tersebut mengukuhkan persepsi bahwa Lion Air memiliki “modal” kuat sehingga berani melakukan perlawanan terhadap pemegang otoritas penerbangan sipil.

Temasek Holdings Pte, BUMN milik pemerintah Singapura yang menjelma menjadi konglomerasi, sudah cukup lama menancapkan taring bisnisnya di Indonesia. Bisnis Temasek di Indonesia sudah merambah ke mana-mana, mulai dari telekomunikasi, perbankan, perkebunan, dan penerbangan.

Kepolisian tidak memiliki rapor untuk personelnya. Hal ini membuat kenaikan pangkat ukurannya subjektif. Hal ini tentu saja tidak sehat. Polri harus membuat skema kenaikan pangkat yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas.

Polri memiliki 1.300 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes) atau melati tiga, di akhir tahun 2015. Mereka bertarung untuk bisa naik ke perwira tinggi (pati) yang kuotanya hanya 250 personel. Manajemen personalia Polri kurang rasional? Kompolnas mengusulkan beberapa jalan keluar. Misalnya perampingan dengan menerapkan pensiun dini, atau melepas mereka dengan alih tugas serta menghentikan sementara pendidikan Sespimti.

Sutarman juga menggantikan Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya, pada 7 Oktober 2010. Merunut sedikit ke balakang, Sutarman juga menggantikan Timur sebagai Kapolda Jawa Barat, pada 6 Juni 2010. Jabatan pertama yang diwarisi Sutarman dari Timur adalah Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan dan Latihan Kaselapa Lemdiklat) Polri pada periode 2008-2010.

Di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pernah terjadi pangkat seorang jenderal melenting dua tingkat hanya dalam 18 hari. Kepentingan politik penguasa untuk menunjuk Kapolri jadi penyebab. Padahal, kepentingan politik justru merusak profesionalitas Polri. Menurut Bambang, proses politik dalam menentukan Kapolri telah menjadikan personel kepolisian tidak berkompetisi secara sehat di dalam karier melalui proses profesionalisme yang mereka bangun sendiri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang keanggotaan seorang polisi jika menerima jabatan di luar kepolisian. Pada Pasal 28 ayat (3) disebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Beberapa jenderal polisi aktif menerima tugas di luar institusi Polri. Sebagian bahkan rela menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan menerima jabatan direktur jenderal di beberapa kementerian. Benarkah terjadi surplus jenderal di Mabes Polri?

Indonesia menempati peringkat pertama konsumen produk makanan halal terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mengeluarkan $157 miliar atau sekitar Rp2.041 triliun untuk pembelian makanan halal pada tahun 2014. Disusul Turki di peringkat kedua dengan US$ 109 miliar dan Pakistan US$ 100 miliar.

Permohonan memperoleh Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan sebuah produk. Setelah auditor halal melakukan pemeriksaan dan pengujian pada saat proses produksi di lokasi usaha, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalalan produk kepada BPJPH.

Gagasan perlunya sertifikasi halal bagi makanan di Indonesia bermula dari pemberitaan di Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Pada edisi Januari 1988, dimuat artikel tentang hasil penelitian DR Ir Tri Susanto, MAppSc, dosen teknologi pangan, yang menyebut adanya 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan haram, seperti lemak babi.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.

Sebelum lahir UU Jaminan Produk Halal, Ketua Umum MUI sempat menggalang dukungan dari sejumlah ormas Islam agar proses sertifikasi halal tetap menjadi kewenangannya. MUI juga gencar mengabarkan tentang legalitas yang dimilikinya untuk menerbitkan sertifikasi halal. Ada sejumlah undang-undang dan peraturan menteri yang menjadi landasan bagi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil. Mulai 2017, sertifikasi halal tak lagi menjadi wewenang MUI.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Di legiun asing itu anggotanya (Legionnaire) tidak bersumpah untuk negara tapi bersumpah untuk unit. Apa kata batalion, dia akan laksanakan. Apa kata brigade (komandan), dia akan laksanakan. Tidak peduli dengan negara Perancis.