Kukuh Bhimo Nugroho

Korea Selatan sukses menyambut kedatangan masa puncak bonus demografi di negerinya. Sejak 30 tahun silam, mereka mengirim para pemudanya untuk belajar di negara-negara maju. Kini, mereka menikmati hasil dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi yang hanya sekali terjadi dalam perjalanan sebuah bangsa. Pada masa itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen. Bisakah pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang andal atau menciptakan lapangan kerja? Jika tidak, bonus itu akan menjadi malapetaka bagi negara.

Sudah lebih dari 10 tahun Ibu Guru Nurlaila (57) terlunta-lunta. Upayanya memperjuangkan SMP 56 tidak berubah manis. Ia terpaksa berurusan dengan pengadilan, tidak bisa lagi mengajar, dan gajinya tak kunjung diberikan. Kini, ia harus hidup dalam kesengsaraan karena kegigihannya.

Indonesia dirayu untuk bergabung dengan dua blok perdagangan besar yang diinisiasi Amerika Serikat dan Cina. Indonesia belum membuat keputusan. Presiden Jokowi harus pintar membaca peta geopolitik dunia.

Konflik Laut Cina Selatan sempat membuat hubungan Indonesia – Cina memanas. Itu dari sisi hukum dan politik. Namun, jika ditelusuri dari sisi ekonomi, hubungan Indonesia sungguh mesra, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek investasi Cina melesat hingga 100 persen dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi.

Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Cina menjalin hubungan diplomatik sudah 66 tahun. Kedua negara mulai melakukan hubungan diplomatik sejak 13 April 1950.

Terlunta-luntanya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi sebuah simbol bagaimana negara memperlakukan pekerja kelas bawah. Bertahun-tahun mereka bekerja tanpa perlindungan hukum. Anggota Dewan yang seharusnya mewakili rakyat juga tak tergerak untuk membahasnya.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pembantu di rumah orang Belanda biasanya mempekerjakan satu keluarga pribumi. Kini, sebutan "pekerja" dinilai lebih tepat dibanding "pembantu".

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.