Indeks Tulisan
Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Macet Parah Brebes Timur
Gerbang Tol Brebes Timur menjadi titik kemacetan terparah pada arus mudik Lebaran 2016. Berharap lancar dan nyaman, hampir semua pemudik dengan kendaraan pribadi memilih lewat jalan tol tanpa putus dari Jakarta hingga Brebes. Pemerintah yang sejak awal sudah memprediksi kemacetan di Brexit ternyata tak punya solusi.
"Tegal atau Pekalongan akan Menjadi 'Neraka' "
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk fokus menangani persoalan transportasi darat khususnya jaringan jalan tol jelang lebaran 2016. Namun, yang jadi persoalan apakah kendaraan-kendaraan yang melintas sudah layak?
Mewaspadai Puncak Arus Mudik
Tambahan infrastruktur baru di jalur mudik Pulau Jawa memberikan warna baru pada musim mudik tahun ini. Pemerintah telah menambah 96 km ruas jalan tol baru di Pulau Jawa. Para pemudik bakal memiliki banyak jalur pilihan. Penambahan sarana ini diharapkan bisa menekan gelombang puncak arus mudik yang selama ini sulit dikendalikan.
Infrastruktur Lawas di Jalur Mudik Luar Jawa
Konsentrasi pemerintah dalam menyiapkan arus mudik lebih fokus di Pulau Jawa. Beberapa tol baru dalam beberapa tahun terakhir menjadi teman baru bagi para pemudik di Jawa. Berbeda dengan Jawa yang setiap tahun ada tambahan infrastruktur baru, di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, mayoritas masih mengandalkan infrastruktur lawas.
Solusi Setengah Jadi Jalur Mudik
Terobosan memecahkan masalah mudik selalu muncul setiap tahun. Untuk tahun ini, pemerintah berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan Tol antara Jakarta hingga Brebes Timur. Namun, sepertinya solusi ini hanya akan menyelesaikan sebagian dari setumpuk masalah arus mudik.
"Bagaimana Bisa Saya Dikatakan Tidak Bersuara?"
Meski sudah jarang manggung, kekritisan Iwan Fals tak pernah berkurang. Ia masih menjadi pengamat setia perjalanan negeri ini.
"TKDN 30 Persen Terlalu Sedikit, Idealnya 60 Persen"
Kebijakan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk smartphone sempat mendapat protes pelaku usaha atau vendor ponsel yang memasarkan produknya di Indonesia. Upaya memaksimalkan TKDN tak hanya punya kepentingan pemerintah, tapi juga demi kepentingan konsumen.
Mengenal Akal Bulus Vendor
Tak semua vendor bisa memenuhi aturan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) sebesar 20 persen, seperti yang dipatok pemerintah, dalam produk smartphone 4G miliknya. Beberapa vendor bahkan mengakali produknya yang 4G diturunkan menjadi 3G agar bisa dijual di pasar Indonesia.
Plin Plan TKDN Merugikan
Pasar smartphone Indonesia diincar oleh hampir semua pabrikan telekomunikasi dunia. BlackBerry pernah merasakan lezatnya pasar negeri, sementara pemerintah hanya bisa menelan liur. Pada 2015, pemerintah Indonesia bebenah. Muncul aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna 'memaksa' vendor membangun pabriknya di Indonesia.
Memaksa Ponsel Impor Bernuansa "Merah Putih"
Kebijakan pemerintah menetapkan lima skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk smartphone sempat membuat geram para vendor yang terlanjur berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Utamanya, skema diperbolehkannya 100% software. Klausul ini dinilai bertentangan dengan aturan sebelumnya yang "memaksa" para vendor agar membangun pabrik di negeri ini.
Masuk tirto.id








