Indeks Tulisan
Penahanan Ahok Tak Pengaruhi Birokrasi Pemprov DKI
Sebelumnya sudah ada banyak nama seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, hingga mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara. Kedua Gubernur itu langsung dipecat tidak hormat oleh Kementerian Dalam Negeri saat menjadi terpidana.
Pengamat: Meski Banding, Ahok Tidak Akan Bebas
Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, kans menang pada proses banding yang dilakukan Ahok sangt tipis.
Pakar Hukum: Tidak Ada Sanksi Pembubaran Ormas di UU Ormas
Ronald Rofiandri menilai bahwa di dalam Undang-Undang Ormas tidak ada sanksi pembubaran terhadap ormas.
Sidang e-KTP, Hotma Dicecar Soal Pertemuannya dengan Setnov
Pengacara Hotma Sitompul menyebut dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir terkait pertemuannya dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto 2009-2014 dalam pembahasan proyek e-KTP.
Hotma Kembalikan Uang 400 Dolar AS Terkait Kasus e-KTP
Hotma mengaku telah mengembalikan honor sebesar 400 ribu dan Rp 150 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah Ahok & Polri, Giliran KPK Dibanjiri Karangan Bunga
Anggota Pekat IB DPP DKI Jakarta, Hidayat mengatakan alasan pihaknya mengirimkan 13 karangan bunga itu adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Eks Dirut PNRI Sebut Harga Satuan Kepingan e-KTP Rp16 ribu
Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.
Dirut PNRI Sebut Ada Rekening Bersama Konsorsium e-KTP
Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.
Mantan Dirut PNRI Sebut 9 Kali Ubah Perjanjian Proyek e-KTP
Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.
Tak Capai Target, PNRI Diragukan Bisa Kerjakan Proyek e-KTP
Pemenang tender proyek e-KTP Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diragukan kompetensinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak bisa menggarap proyek e-KTP.
Ketua Konsorsium PNRI: Narogong Arahkan Spesifikasi e-KTP
Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menjelaskan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengarahkan spesifikasi proyek e-KTP dalam persidangan korupsi e-KTP hari ini.
Mantan Dirut PNRI Sebut Proyek e-KTP Pernah Tak Capai Target
Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya bersaksi tentang bagaimana proyek yang dimenangkan PNRI ini pernah tak mencapai target dalam sidang korupsi e-KTP ke-12 hari ini.
Aktivis Nilai Fahri Hamzah Halangi KPK Ungkap Kasus e-KTP
Aktivis antikorupsi menilai tindakan Fahri Hamzah memutuskan hak angket menghalangi KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
ICW Sebut Hak Angket KPK Bentuk Premanisme Politik
Dalam diskusi bertajuk “Pelaporan Fahri Hamzah ke KPK”, Donal menilai bahwa hak angket tersebut sebagai pintu masuk DPR untuk memperlemah KPK menangani korupsi.
KPK Dalami Prosedur Kebijakan Penerbitan SKL BLBI
KPK hati-hati dalam membongkar kasus BLBI. Komisi antirasuah ini tengah mendalami kesesuaian prosedur dalam penerbitan SKL BLBI.
Rizal Ramli Sebut Kasus BLBI Terkuak Usai Dirinya Lengser
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sebut kasus BLBI terjadi saat dirinya tak lagi menjabat sebagai ketua KKSK.
Polri Sarankan Rizieq Shihab Segera Laporkan Teror Sniper
Polri menyarankan Rizieq Shihab segera melaporkan insiden teror penembakan ke dirinya kepada pihak kepolisian agar segera bisa dilacak pelakunya.
Polisi Sudah Temukan Identitas Penyerang Novel Baswedan?
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memberikan pernyataan yang mengisyaratkan penyidik kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku penyerangan Novel Baswedan. Tapi, Setyo kemudian meralat informasi itu.
KPK Tak Akan Tunduk ke Komisi III Meski Ditekan Hak Angket
Pimpinan KPK menyatakan akan tetap bersikukuh tidak membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang terkait kasus e-KTP, di luar persidangan meski ditekan oleh Hak Angket DPR.
KPK Tak Persoalkan DPO Miryam Dilaporkan ke Komnas HAM
KPK meyakini bahwa kasus DPO Miryam S Haryani tak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, KPK sendiri sudah tiga kali melakukan panggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.