Dimeitry Marilyn

Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Penahanan Ahok Tak Pengaruhi Birokrasi Pemprov DKI
Hard news
Selasa, 9 Mei 2017

Penahanan Ahok Tak Pengaruhi Birokrasi Pemprov DKI

Sebelumnya sudah ada banyak nama seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, hingga mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara. Kedua Gubernur itu langsung dipecat tidak hormat oleh Kementerian Dalam Negeri saat menjadi terpidana.
Pengamat: Meski Banding, Ahok Tidak Akan Bebas
Hard news
Selasa, 9 Mei 2017

Pengamat: Meski Banding, Ahok Tidak Akan Bebas

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, kans menang pada proses banding yang dilakukan Ahok sangt tipis.
Pakar Hukum: Tidak Ada Sanksi Pembubaran Ormas di UU Ormas
Hard news
Senin, 8 Mei 2017

Pakar Hukum: Tidak Ada Sanksi Pembubaran Ormas di UU Ormas

Ronald Rofiandri menilai bahwa di dalam Undang-Undang Ormas tidak ada sanksi pembubaran terhadap ormas.
Sidang e-KTP, Hotma Dicecar Soal Pertemuannya dengan Setnov
Hard news
Senin, 8 Mei 2017

Sidang e-KTP, Hotma Dicecar Soal Pertemuannya dengan Setnov

Pengacara Hotma Sitompul menyebut dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir terkait pertemuannya dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto 2009-2014 dalam pembahasan proyek e-KTP.
Hotma Kembalikan Uang 400 Dolar AS Terkait Kasus e-KTP
Hard news
Senin, 8 Mei 2017

Hotma Kembalikan Uang 400 Dolar AS Terkait Kasus e-KTP

Hotma mengaku telah mengembalikan honor sebesar 400 ribu dan Rp 150 juta  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah Ahok & Polri, Giliran KPK Dibanjiri Karangan Bunga
Hard news
Jumat, 5 Mei 2017

Setelah Ahok & Polri, Giliran KPK Dibanjiri Karangan Bunga

Anggota Pekat IB DPP DKI Jakarta, Hidayat mengatakan alasan pihaknya mengirimkan 13 karangan bunga itu adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Eks Dirut PNRI Sebut Harga Satuan Kepingan e-KTP Rp16 ribu
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Eks Dirut PNRI Sebut Harga Satuan Kepingan e-KTP Rp16 ribu

Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.
Dirut PNRI Sebut Ada Rekening Bersama Konsorsium e-KTP
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Dirut PNRI Sebut Ada Rekening Bersama Konsorsium e-KTP

Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.
Mantan Dirut PNRI Sebut 9 Kali Ubah Perjanjian Proyek e-KTP
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Mantan Dirut PNRI Sebut 9 Kali Ubah Perjanjian Proyek e-KTP

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.
Tak Capai Target, PNRI Diragukan Bisa Kerjakan Proyek e-KTP
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Tak Capai Target, PNRI Diragukan Bisa Kerjakan Proyek e-KTP

Pemenang tender proyek e-KTP Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diragukan kompetensinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak bisa menggarap proyek e-KTP.
Ketua Konsorsium PNRI: Narogong Arahkan Spesifikasi e-KTP
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Ketua Konsorsium PNRI: Narogong Arahkan Spesifikasi e-KTP

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menjelaskan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengarahkan spesifikasi proyek e-KTP dalam persidangan korupsi e-KTP hari ini.
Mantan Dirut PNRI Sebut Proyek e-KTP Pernah Tak Capai Target
Hard news
Kamis, 4 Mei 2017

Mantan Dirut PNRI Sebut Proyek e-KTP Pernah Tak Capai Target

Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya bersaksi tentang bagaimana proyek yang dimenangkan PNRI ini pernah tak mencapai target dalam sidang korupsi e-KTP ke-12 hari ini.
Aktivis Nilai Fahri Hamzah Halangi KPK Ungkap Kasus e-KTP
Hard news
Rabu, 3 Mei 2017

Aktivis Nilai Fahri Hamzah Halangi KPK Ungkap Kasus e-KTP

Aktivis antikorupsi menilai tindakan Fahri Hamzah memutuskan hak angket menghalangi KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
ICW Sebut Hak Angket KPK Bentuk Premanisme Politik
Hard news
Rabu, 3 Mei 2017

ICW Sebut Hak Angket KPK Bentuk Premanisme Politik

Dalam diskusi bertajuk “Pelaporan Fahri Hamzah ke KPK”, Donal menilai bahwa hak angket tersebut sebagai pintu masuk DPR untuk memperlemah KPK menangani korupsi.
KPK Dalami Prosedur Kebijakan Penerbitan SKL BLBI
Hard news
Selasa, 2 Mei 2017

KPK Dalami Prosedur Kebijakan Penerbitan SKL BLBI

KPK hati-hati dalam membongkar kasus BLBI. Komisi antirasuah ini tengah mendalami kesesuaian prosedur dalam penerbitan SKL BLBI.
Rizal Ramli Sebut Kasus BLBI Terkuak Usai Dirinya Lengser
Hard news
Selasa, 2 Mei 2017

Rizal Ramli Sebut Kasus BLBI Terkuak Usai Dirinya Lengser

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sebut kasus BLBI terjadi saat dirinya tak lagi menjabat sebagai ketua KKSK.
Polri Sarankan Rizieq Shihab Segera Laporkan Teror Sniper
Hard news
Minggu, 30 Apr 2017

Polri Sarankan Rizieq Shihab Segera Laporkan Teror Sniper

Polri menyarankan Rizieq Shihab segera melaporkan insiden teror penembakan ke dirinya kepada pihak kepolisian agar segera bisa dilacak pelakunya. 
Polisi Sudah Temukan Identitas Penyerang Novel Baswedan?
Hard news
Minggu, 30 Apr 2017

Polisi Sudah Temukan Identitas Penyerang Novel Baswedan?

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memberikan pernyataan yang mengisyaratkan penyidik kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku penyerangan Novel Baswedan. Tapi, Setyo kemudian meralat informasi itu.
KPK Tak Akan Tunduk ke Komisi III Meski Ditekan Hak Angket
Hard news
Jumat, 28 Apr 2017

KPK Tak Akan Tunduk ke Komisi III Meski Ditekan Hak Angket

Pimpinan KPK menyatakan akan tetap bersikukuh tidak membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang terkait kasus e-KTP, di luar persidangan meski ditekan oleh Hak Angket DPR.
KPK Tak Persoalkan DPO Miryam Dilaporkan ke Komnas HAM
Hard news
Jumat, 28 Apr 2017

KPK Tak Persoalkan DPO Miryam Dilaporkan ke Komnas HAM

KPK meyakini bahwa kasus DPO Miryam S Haryani tak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, KPK sendiri sudah tiga kali melakukan panggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.