Indeks Tulisan
Indef: Hanya di Indonesia Harga Naik Jelang Ramadan
Hanya di Indonesia harga-harga naik menjelang hari-hari keagamaan, padahal di negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, yang mayoritas Muslim tidak mengalami gejolak harga pangan seperti di Indonesia.
Ahmad Dhani Datangi Polda Metro Terkait Larangan Demo di KPK
Ahmad Dhani datangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan alasan kepolisian mempersulit rencana aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Dhani juga mau mengklarifikasi kebenaran pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moecgiyarto yang akan mempidanakan dirinya dan Ratna Sarumpaet.
PT KAI Digugat Warga Korban Penggusuran
73 warga Kampung Kebonharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah menggugat PT KAI atas penggusuran perusahaan tersebut yang menggusur lahan warga untuk proyek "reaktivasi" rel menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Semarang, Senin (6/6/2016).
Bamsoet: Biarkan Presiden Leluasa Pilih Sosok Kapolri
Bambang Soesatyo meyakini Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mencatat para perwira tinggi yang sudah matang dan siap menjadi pemimpin. Ia meminta semua pihak agar memberi keleluasaan pada Presiden Jokowi dalam memilih sosok Kapolri baru.
DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Kendalikan Harga
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pemerintah harus serius memperhatikan ini terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian.
Kiara Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Impor Ikan
Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memperbolehkan impor ikan dinilai akan berdampak pada pelemahan daya saing produk perikanan nasional. Bahkan, gempuran produk impor perikanan juga bakal membuat tidak terjaminnya kualitas produk perikanan di pasaran di dalam negeri.
JPPR: Pasal 48 UU Pilkada Berpotensi Rugikan Calon Independen
JPPR menilai teknis pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada rumit dan menyulitkan panitia pemungutan suara (PPS) sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan calon yang maju dari jalur perseorangan.
Tiga BUMN Akan Ditugaskan Kembangkan Panas Bumi
Ditjen EBTKE akan menugaskan tiga BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Geodipa Energi untuk melakukan pengembangan panas bumi agar mencapai target 7.200 megawatt (MW) pada tahun 2025.
UU Pilkada Dinilai Masih Menyisakan Persoalan
Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Berintegritas menilai, hasil revisi UU Pilkada masih menyisakan banyak kelemahan. Salah satunya larangan kepada seseorang yang berstatus tersangka untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak jadi disepakati oleh pemerintah dan DPR.
Holding Energi Disarankan Tidak Hanya Sektor Migas
Fahmy Radhi mengatakan, pembentukan perusahaan holding BUMN sektor energi tidak hanya mencakup antara Pertamina dan PGN saja. Melainkan dengan menyinergikan BUMN energi secara komprehensif yang meliputi sektor migas, mineral, batu bara, listrik, dan energi terbarukan.
Kejagung Tetap Akan Keluarkan Sprindik Baru La Nyalla
Kejagung akan tetap mengeluarkan sprindik baru meski banyak kasus yang ditanganinya kalah dalam sidang praperadilan, seperti kasus La Nyalla Mattalitti yang tiga kali permohonan praperadilannya dikabulkan PN Surabaya.
Survey LSPI: Elektabilitas Yusril Dekati Ahok
Survei LSPI yang menggunakan metode multistage random dengan jumlah sampel 440 orang dari enam wilayah Jakarta, menyebutkan jika pemilihan gubernur (Pilgub) DKI dilakukan dalam waktu dekat ini, maka elektabilitas Ahok tetap tertinggi dengan 23 persen disusul Yusril di urutan kedua dengan 19 persen.
Dimaafkan Jokowi, Mantan Panglima GAM Janji Mengakui NKRI
Mantan Panglima GAM Wilayah Pasee Tgk Zulkarnain Hamzah harus membuat surat pernyataan setelah dirinya dimaafkan Presiden Jokowi. Salah satu isi surat pernyataan tersebut adalah tidak akan menentang kekuasaan yang telah berdiri di NKRI.
KPAI: Anak Harus Dilindungi Dari Pengaruh Terorisme
KPAI mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak dari paham radikalisme dan terorisme. Perlindungan itu wajib diberikan mengingat anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme tersebut.
Jonan: Pengemudi Taksi Online Harus Penuhi Tiga Syarat
Para pengemudi taksi berbasis aplikasi (online) harus memenuhi tiga syarat apabila ingin melanjutkan usahanya, yaitu harus memiliki SIM A, kendaraan yang menjadi transportasi harus dilakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR, dan yang terakhir STKN nya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Peternak Sapi Tak Terima Jokowi Patok Harga Daging Rp80 Ribu
Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya agar harga daging sapi turun menjadi Rp80 ribu per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp120 ribu. Peternak dan pedagang sapi keberatan dengan kebijakan tersebut, apalagi pemerintah juga memutuskan untuk mengimpor sepuluh ribu ton daging sapi.
PKS Desak Pemerintah Ambil Kebijakan Stabilkan Harga
PKS minta pemerintah harus tanggap dan proaktif mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok karena harga bahan-bahan pokok utama seperti bawang, cabe, gula, daging ayam dan daging sapi mulai naik jelang Ramadhan ini.
Seskab: Pemangkasan Satu Juta PNS Masih Wacana
Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan jumlah PNS yang mencapai satu juta tersebut. Seyogyanya rencana itu harus melalui persetujuan dan keputusan Presiden Jokowi mengingat jumlahnya yang sangat besar.
2018, Listrik Jawa-Bali Terpadu dengan Konsep Wisata
Jalur listrik Banyuwangi-Bali yang membentang sejauh 2,68 KM itu akan ditopang dengan dua tower. Selain difungsikan sebagai bangunan infrastruktur, juga bisa difungsikan sebagai objek wisata. Misalnya, bagian bawah tower bisa dibuat museum energi yang menjadi wahana pendidikan tentang berbagai proses dan pemanfaatan listrik.
Panglima TNI: Neoliberalisme Lebih Bahaya Ketimbang Komunisme
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kebangkitan PKI bukan hanya dilihat di permukaan saja, tapi di bawah permukaan. Menurut Panglima TNI, PKI berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah neoliberalisme.