Tiga BUMN Akan Ditugaskan Kembangkan Panas Bumi

tirto.id - Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, pihaknya akan menugaskan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pengembangan panas bumi agar mencapai target 7.200 megawatt (MW) pada tahun 2025.

“Total kapasitas yang ditugaskan kepada BUMN 1.200 MW guna mencapai target 7.200 MW pada 2025,” kata Yunus, seperti dilansir laman ebtke.esdm.go.id, Jumat (3/6/2016).

Ketiga BUMN tersebut yaitu PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Geodipa Energi.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 317 MW bakal beroperasi tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini, diharapkan PLTP yang beroperasi mencapai 215 MW.

“Tahun ini yang COD 215 MW, di antaranya dari Ulubelu 55 MW Juli, September Lahendong 20 MW, dan Desember dari Karaha 30 MW dan Sarulla unit 1 sebesar 110 MW,” kata dia.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki 40 persen dari potensi panas bumi dunia, namun hingga saat ini pengembangannya baru mencapai 1.438,5 MW dari sembilan WKP yang telah beroperasi yaitu Sibayak dengan kapasitas 12 MW, kemudian Ulubelu 110 MW, Gunung Salak 377 MW, Patuha 282 MW, Kamojang - Darajat 505 MW, Dieng 60 MW, Lahendong - Tompaso 80 MW dan Ulumbu 10 MW. Tetapi, realisasi ini masih jauh untuk mencapai target pada tahun 2025 yang sebesar 7.094,5 MW.

Terkait tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) panas bumi yang saat ini tengah diproses, Yunus menjelaskan, untuk RPP bonus produksi sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg) dan telah mendapatkan paraf dari tiga Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

“Sekarang posisi di Menko Perekonomian, masih menunggu paraf, diharapkan hari ini bisa agar Senin bisa diserahkan kepada Presiden,” kata dia.

Dengan demikian, lanjut Yunus, diharapkan PP bonus produksi sudah dapat terbit bulan ini. Sementara untuk RPP pemanfaatan tidak langsung, sudah selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Setelah ini akan ke Setneg untuk dibahas 1 kali dan kemudian dimintakan paraf kementerian terkait, semua RPP ini ditunggu sebagai terobosan pengembangan panas bumi,” kata dia.