Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
DPR Respons Keluhan Pemda Terkait Pengambilalihan Pendidikan
Sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyatakan keberatannya terkait rencana pengambilalihan pengelolaan lembaga pendidikan seperti SMA/SMK yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPR RI akan merespons hal ini, namun masih menunggu proses judicial review UU tersebut yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.
Lembaga Dakwah NU: Remaja Sasaran Propaganda Radikalisme
Remaja yang pemahaman basis agamanya lemah rentan menjadi sasaran propaganda radikalisme. Pasalnya, para propagandis Islam radikal ini memilah dan memilih ayat Alquran dan hadis yang dianggap sesuai dengan kebutuhan propaganda mereka.
Guntur Soekarnoputra Minta Ahok Perhatikan Teman Ahok
Guntur Soekarnoputra menasihati Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar memperhatikan relawan yang tergabung dalam wadah "Teman Ahok".
DPR Keberatan Pemerintah Pangkas Satu Juta PNS
Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI menyatakan, pihaknya tidak setuju kebijakan pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Agus, kesalahan dalam penerimaan PNS jangan kemudian solusinya adalah pemutusan hubungan kerja.
Anggaran Program Indonesia Terang Capai Rp478,1 Miliar
Anggaran pembangunan infrastruktur Program Indonesia Terang (PIT) 2016 mencapai Rp478,1 miliar. Dengan anggaran ini, ditargetkan dapat membangkitkan tenaga listrik 9,4 megawatt (MW) yang bisa melistriki lebih dari 5.000 kepala keluarga.
Ini Alasan Risma Agar Pemda Tetap Kelola Pendidikan Daerah
Rismaharini berharap pengelolaan pendidikan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, tidak dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Risma menilai, pengelolaan pendidikan tidak semata-mata terkait dengan sekadar pendidikan formal, melainkan pendidikan juga harus mencakup kondisi mental, spiritual, serta kesehatan anak.
Anggota DPRD dari Gerindra Ini Tolak Pemakzulan Ahok
Aristo Purboadji, anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menolak menandatangani surat edaran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bertujuan untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pasalnya, ormas yang diduga menekan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik untuk menggulirkan HMP, tidak jelas.
Bertemu Jokowi, Paloh: Tidak Ada Bicara Reshuffle
Surya Paloh menegaskan, pertemuan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak membahas perombakan kabinet. Namun, Paloh tidak mempersoalkan apabila ada partai lain yang baru bergabung di pemerintahan nampak begitu semangat menuntut posisi di kabinet kerja.
Dikritik Kiara, Ini Penjelasan KKP Terkait Impor Ikan
Kebijakan impor ikan yang dilakukan pemerintah akan melalui pengawasan yang ketat. Pemerintah juga memperhatikan asas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti mempertimbangkan ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional.
KPK Diminta Audit Dana Otsus Rp400 Miliar Papua Barat
KPK diminta mengaudit dana otonomi khusus (otsus) untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015. Pasalnya, penggunaan dana sebesar Rp400 miliar tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Tradisional
Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Slemet Junaidi meminta pemerintah melindungi pasar tradisional. Pasalnya, regulasi yang ada seperti Perpres Nomor 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 belum berjalan maksimal, terutama di daerah.
Bulog Siapkan 80.000 Ton Daging Sampai Lebaran
Stok daging sapi 80.000 ton yang dimiliki Bulog diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan sampai usai lebaran pada Juli mendatang.
Tekan Harga, Pemerintah Perkuat Suplai Daging Sapi
Presiden Jokowi menilai jika pemerintah mendatangkan pasokan daging sapi untuk memenuhi total permintaan dalam waktu dekat, diyakini harganya akan turun.
PPP Dorong Pembahasan RUU PKS Dipercepat
Fraksi PPP menyambut positif keputusan Baleg dan pemerintah yang memasukkan RUU PKS dalam daftar perubahan Prolegnas prioritas 2016. PPP juga akan mendorong pembahasan RUU PKS ini dipercepat.
KPK Kembali Periksa Empat Anggota DPRD DKI
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2016) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.
Ahok Tunggu Keputusan Megawati Terkait Pilkada DKI
Calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunggu keputusan PDIP yang diisukan mau mengusung dirinya pada Pilkada DKI 2017. Menurut Ahok, Megawati pasti akan memberikan gubernur terbaik bagi warga Jakarta.
Pembentukan Badan Cyber Nasional Dinilai Mendesak
Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kemenkopolhukam Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas memastikan, Badan Cyber Nasional yang akan segera dibentuk tidak akan mengambil alih peran dan wewenang lembaga lain yang telah ada sebelumnya.
Pengejaran Santoso Tetap Dilakukan Selama Ramadan
Irjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan, operasi Tinombala untuk mengejar Santoso dan kelompoknya di Poso, Sulawesi tetap dilakukan.
KPK Harap Empat Polisi Kooperatif Terkait Suap Panitera
KPK berharap keempat polisi, yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto yang dijadwalkan diperiksa komisi antirasuah pada Selasa (7/6/2016) sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno kooperatif memenuhi panggilan.
Tak Masuk Agenda Reformasi Birokrasi, DPR Tolak PHK PNS
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan, salah satu alasan pihaknya menolak rencana Kementerian PAN-RB mem-PHK satu juta PNS karena tidak termasuk dalam delapan agenda reformasi birokrasi. Menurut dia, lebih baik pemerintah konsisten dengan moratorium pengangkatan PNS baru saja.