tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh membantah ada pembicaraan reshuffle atau perombakan kabinet ketika dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat buka puasa bersama di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016) malam.
“Tidak ada bicara reshuffle. Itu hak prerogatif Presiden (Jokowi),” kata Paloh menjelaskan.
Menurut Paloh, saat ini tidak ada masalah jika ada partai lain yang baru bergabung di pemerintahan nampak begitu semangat menuntut posisi di kabinet kerja. Namun demikian, Presiden Jokowi tidak akan mudah untuk didesak pihak manapun.
“Boleh-boleh saja kalau (partai lain) mendesak. Dukungan masyarakat yang demikian tinggi kepada Presiden Jokowi, tentu tidak akan mudah untuk memaksakan,” kata Paloh.
Partai Nasdem, kata dia, sejak awal mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Komitmen tersebut akan terus dibuktikan karena saat ini masyarakat sudah kian kritis memaknai posisi tersebut.
Namun, ia mengaku sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak).
Dalam kesempatan tersebut, Paloh menanyakan kepada Presiden Jokowi apakah memang usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasi yang ingin dicapai karena dirinya melihat momentum pembahasan sudah tak sehangat ekspektasi di awal.
“Kalau ada target pemasukan, harus siap juga kalau target tidak tercapai sebagaimana mestinya,” kata dia.
Ia juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi sejumlah masukan yang diterimanya dari praktisi dunia usaha bahwa RUU Tax Amnesty dianggap terlalu memusingkan. Adapun Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lanjut Paloh, saat ini tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait RUU itu.
“Intinya kami menyambut itu, ingin mencapai hasil yang optimal dan baik bagi semua pihak. Jadi pemerintah dan masyarakat mempunyai suatu yang positif,” kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
