Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Ini Respons Mensos Terkait Pengemis Punya Mobil
Mensos Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya peran para tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada pengikutnya bahwa agama mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah atau memberi lebih baik dari pada meminta-minta.
Uji Kelayakan Tito Disarankan Libatkan KPK dan PPATK
DPR RI disarankan melibatkan KPK, PPATK serta Komnas HAM dalam uji kelayakan Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Kemendagri Belum Sentuh Perda Bernuansa Diskriminatif
Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan, dari 3.143 perda itu tidak ada perda yang bernuansa syariat Islam yang masuk dalam regulasi yang dicabut tersebut. Semua peraturan yang dibatalkan hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.
THR dan Gaji ke-13 Diberikan Secara Terpisah
Pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan secara terpisah. THR dibayar seminggu sebelum lebaran, sedangkan gaji ke-13 diberikan setelah hari raya.
Kemnaker Targetkan Tarik 16.500 Pekerja Anak di 2016
Kementerian Ketenagakerjaan akan menggandeng berbagai pihak untuk mengoptimalkan target menarik 16.500 pekerja anak di tahun 2016. Pemerintah juga menargetkan, Indonesia menjadi negara bebas pekerja anak pada 2022 mendatang.
Menaker Imbau THR Dibayar Paling Lambat H-7
Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan, sesuai ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka pembayaran THR wajib dibayar maksimal tujuh hari (H-7) sebelum hari raya berlangsung.
Pimpinan DPR Nilai Tito Karnavian Layak Jadi Kapolri
Pimpinan DPR RI menilai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai sosok yang profesional dan hebat, sehingga pencalonannya sebagai Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi sebagai sesuatu yang wajar.
Pengacara Jessica Beberkan Kejanggalan Lewat Eksepsi
Tim pengacara Jessica Kumala Wongso meminta majelis hakim untuk menerima eksepsi, mengeluarkan putusan sela, mengeluarkan Jessica dari tahanan, dan membatalkan dakwaan. Pasalnya, menurut mereka, ada banyak kejanggalan dalam penetapan Jessica sebagai terdakwa.
PPP Tak Silau dengan Elektabilitas Ahok
Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, partainya tidak silau dengan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama yang berniat maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, partai berlambang Ka'bah itu hanya mau mengusung kandidat yang butuh dukungan parpol.
Ini Penjelasan KPK Terkait Kasus RS Sumber Waras
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI memberikan penjelasan terkait tidak ditemukannya unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektar.
Astra Ragu Penjualan Kendaraan Bermotor Membaik Tahun Ini
Astra Internasional ragu penjualan kendaraan bermotor akan membaik pada sisa tahun 2016. Sementara Honda masih merajai pasar dan sebanyak empat mobil Honda berhasil memimpin pasar di kelasnya masing-masing pada bulan Mei 2016.
PKS: Pencabutan Perda Jangan Hanya Pertimbangan Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf meminta agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dalam mencabut peraturan daerah yang dinilai bermasalah. Politisi PKS ini juga minta agar pemerintah memperhatikan aspek lainnya.
DPR Belum Bersikap Terkait Opsi Perpanjangan Kapolri
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, DPR RI dalam posisi pasif menunggu surat resmi dari Presiden Joko Widodo terkait opsi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun.
Sidang Perdana Jessica, Polda Metro Siap Amankan Persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwah Jessica Kumala Wongso pada Rabu (15/6/2016). Polda Metro Jaya menyatakan siap mengamankan jalannya persidangan tersebut.
Setara Institute: Kualitas Legislasi Daerah Sangat Rendah
Pembatalan 3.143 perda oleh Kemendagri karena dianggap bermasalah merupakan cerminan dari kualitas produk legislasi daerah yang sangat rendah. Setara Institute menilai, mekanisme pencegahan dalam pembentukan perda yang seharusnya dijalankan Kemenkumham dan Kemendagri juga tidak berjalan optimal.
Perda Intoleran Harus Masuk Daftar yang Perlu Dibatalkan
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani meminta agar pemerintah juga memasukkan perda-perda intoleran dan diskriminatif masuk dalam daftar regulasi yang perlu dibatalkan. Pasalnya, perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah hanya fokus pada peraturan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, dan aturan lain terkait investasi.
Ahok Akui Birokrasi di Lingkungan DKI Belum Beres
Ahok mengatakan, hampir semua pembelian tanah di Jakarta tidak beres, seperti ada mafia tanah yang bermain. Salah satu contohnya adalah tanah Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan taman perumahan yang proses pembeliannya masih bermasalah.
Formappi: Partai Tak Usung Calon di Pilkada Berarti Gagal
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, partai politik wajib berpartisipasi dalam pilkada serentak 2017 dengan cara mempersiapkan calon kepala daerah yang akan didukungnya. Menurut dia, jangan sampai kasus pada pilkada 2015 silam di mana banyak partai tidak mengajukan calon terulang kembali pada pilkada 2017 mendatang.
Ini Komentar PKS Terkait Partai Oposisi Dukung Pemerintah
Hidayat Nur Wahid menyatakan, dukungan partai oposisi tidak serta merta membuat pengawasan legislatif lemah. Pasalnya, selain Indonesia tak menganut sistem partai berkuasa dan oposisi, kenyataan di parlemen membuktikan bahwa partai yang berada di barisan pemerintah pun tak selalu mendukung kebijakan pemerintah secara membabi-buta.
Relawan Ahok Minta Pendukungnya Libur Saat Verifikasi Faktual
Relawan Ahok akan meminta para pendukungnya untuk libur sehari pada saat dilakukan verifikasi faktual dan menunggu kehadiran petugas dari KPU di rumah. Hal itu sebagai bentuk dukungan Relawan Ahok untuk mempermudah kerja KPU.