tirto.id - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menyarankan agar proses uji kelayakan Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri melibatkan sejumlah institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komnas HAM.
“Komjen Tito harus dapat membuktikan pilihan Presiden Joko Widodo yang mengajukan dirinya sebagai calon Kapolri sudah tepat,” kata Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Menurut Miko, perlu ada keterlibatan seperti KPK dan PPATK serta Komnas HAM sebagai bentuk pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan konsep Nawacita yang menjadi cita-cita pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla.
Ia berpendapat bahwa pemilihan Kapolri selayaknya dilihat dalam rangka memilih sosok pemimpin Polri yang bersih, kompeten, antikorupsi, serta berkomitmen kepada penegakan hukum. Pemilihan Komjen Tito, ujar dia, adalah untuk mendorong kebaruan dan reformasi di tubuh Polri.
Seperti diberitakan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Tito pantas menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. “Penunjukan calon Kapolri adalah kewenangan Presiden yang mendapat persetujuan dari DPR RI,” ujarnya, di Jakarta, Rabu malam.
Menurut Zulkifli, Tito adalah figur polisi yang memiliki prestasi dan juga lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada angkatannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai penunjukan Tito merupakan isyarat untuk mempercepat reformasi di Polri. “Kami di DPR cukup kaget dengan pilihan Pak Jokowi. Saya memberi apresiasi kepada Presiden karena memilih yang tidak ada kontroversinya dan Pak Tito adalah jenderal termuda,” kata Fahri.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat ini menilai, tidak ada halangan yang berarti bagi Tito, namun tinggal yang bersangkutan meyakinkan DPR bahwa dirinya merupakan figur menyatukan seluruh elemen di Kepolisian.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
