Ini Komentar PKS Terkait Partai Oposisi Dukung Pemerintah

Hidayat Nur Wahid menyatakan, dukungan partai oposisi tidak serta merta membuat pengawasan legislatif lemah. Pasalnya, selain Indonesia tak menganut sistem partai berkuasa dan oposisi, kenyataan di parlemen membuktikan bahwa partai yang berada di barisan pemerintah pun tak selalu mendukung kebijakan pemerintah secara membabi-buta.

Sumber: Antara

Terbit 13 Jun 2016 10:17 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Politisi senior Partai Keadilan Sejaktera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Antara Foto/Ismar Patrizki.

tirto.id - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait beberapa partai oposisi yang akhirnya mendukung pemerintah. Menurut Hidayat, dukungan tersebut tidak serta merta membuat pengawasan oleh legislatif atas kebijakan pemerintah menjadi lemah.

Pernyataan itu ditegaskan Hidayat, di Jakarta, Minggu (12/6/2016) merespons banyaknya partai yang awalnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan mendukung pemerintah, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar di bawah komando Setya Novanto.

Alasan Hidayat cukup masuk akal. Pasalnya, selain Indonesia tak menganut sistem partai berkuasa dan oposisi, kenyataan di parlemen membuktikan bahwa partai yang berada di barisan pemerintah pun tak selalu mendukung kebijakan pemerintah secara membabi-buta.

“Tidak jarang anggota DPR dari PDI Perjuangan lebih keras dari partai yang tidak di pemerintahan, seperti beberapa waktu lalu pak Effendy Simbolon mengkritisi kebijakan reshuffle, dia kan keras,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini.

Hidayat menambahkan, lagi pula sebagai penjaga pelaksanaan demokrasi, legislatif sudah seharusnya memiliki sifat kritis di posisi apa pun. “Kita harus bisa membangun demokrasi yang lebih berkualitas agar masyarakat semakin percaya dengan demokrasi. Kalau masyarakat sudah tidak percaya demokrasi bahaya, ujung-ujungnya bisa anarkis,” kata dia.

Namun, lanjut mantan Presiden PKS ini, kritik yang dilemparkan tentu bukan asal-asalan melainkan harus konstruktif dan menggunakan data-data yang jelas.

“Begitu pula di pemerintah. Jangan Asal Bapak Senang saja. Mereka harus juga menjaga janji-janji kampanye yang dulu digaungkan pemerintah juga,” kata Hidayat.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik yang sebelumnya berada di garis oposisi, kini mulai mendekat ke kubu pemerintah. Setelah PAN, kini giliran Golkar bersama Ketua Umum baru Setya Novanto yang menambatkan perahunya ke istana.

Oposisi yang sebelumnya tergabung dalam KMP otomatis kini tinggal menyisakan PKS dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Demokrat tetap memilih berada di tengah.