Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Pertamina Dinilai Tepat Sebagai Holding BUMN Energi
Kalangan pengusaha bidang energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, jika pemerintah membentuk holding BUMN energi, maka tidak akan muncul masalah lagi antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain itu, juga bisa mendorong sektor industri berkembang pesat.
Ahok: Ormas yang Lakukan Razia Akan Ditangkap
Ahok memastikan selama pelaksanaan puasa pada Ramadhan tidak akan ada organisasi kemasyarakatan yang melakukan razia di wilayah Jakarta. Kalau masih ada ormas yang melakukan sweeping, maka akan ditangkap.
Medco E&P Indonesia Pilih Efisiensi Ketimbang PHK Karyawan
Medco E&P Indonesia memutuskan belum mengambil keputusan PHK karyawan lantaran perusahaan masih bisa bertahan dengan cara melakukan sejumlah efisiensi untuk menekan pengeluaran.
Ansor: Gerakan Radikal Lebih Bahaya Daripada Isu Komunisme
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, komunisme seperti barang mati atau fosil yang tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, justru yang perlu dibatasi adalah lahirnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama.
Dewan Pers: Media Massa Jangan Jadi Corong Teroris
Media massa diimbau agar tidak jadi corong teroris. Pasalnya, tujuan utama pelaku teror selain menciptakan kerusakan juga menimbulkan ketakutan yang akut di masyarakat melalui pemberitaan media yang masif.
Ketua DPR Imbau RUU Pilkada Segera Disahkan
Ade Komarudin berharap RUU Pilkada segera disahkan menjadi UU mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 semakin dekat. Pasalnya, UU Pilkada yang baru ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan hajatan demokrasi itu.
Demokrat Galau Tentukan Cagub untuk Pilkada Jakarta
Demokrat mengisyaratkan mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, menurut Ruhut Sitompul, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan pentingnya rasionalitas dalam mengusung calon kepala daerah.
Pemerintah Belum Bahas Perppu Sistem Peradilan
Persoalan penegakan hukum, terutama dalam korupsi masih belum berjalan dengan baik. Sehingga reformasi di bidang peradilan perlu dipikirkan secara matang. Namun, pemerintah belum membahas mengenai kemungkinan dikeluarkannya Perppu.
Irjen Ari Dono Resmi Jabat Kabareskrim Polri
Irjen Polisi Ari Dono Sukmanto telah resmi menggantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Anang Iskandar yang memasuki masa pensiun. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti berharap Irjen Ari Dono mampu membawa kinerja Bareskrim lebih baik lagi ke depannya.
Jadi Holding Energi, Saham PGN Akan Dialihkan ke Pertamina
Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham negara di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ke PT Pertamina (Persero) sebagai wujud dari rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN sektor energi.
Klausul Anggota DPR Mundur Jika Maju Pilkada Masih Tarik Ulur
Pemerintah dan DPR RI belum bersepakat soal klausul yang mengatur anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD harus mundur jika akan maju sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Perdebatan klausul itu dinilai sebagai penyebab molornya revisi UU Pilkada.
Ini Alasan Kepengurusan Novanto Tak Akomodir Syahrul Yasin
Ketua Harian Partai Golkar beralasan, tidak masuknya nama Syahrul Yasin Limpo dalam kepengurusan Golkar pimpinan Setya Novanto karena Syahrul sudah menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel. Padahal di era kepemimpinan Aburizal Bakrie, Syahrul Yasin tercatat sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi.
Golkar Tempatkan Luhut sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan
DPP Partai Golkar mengumumkan nama pengurus baru, di antaranya beberapa jabatan baru yang dimunculkan seperti Dewan Pembina yang diketuai Aburizal Bakrie, Dewan Kehormatan diketuai BJ Habibie, dan Dewan Pakar diketuai Agung Laksono. Sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.
Pemerintah Diimbau Tidak Impor Gula Mentah
APTRI mengimbau agar pemerintah tidak mengimpor gula mentah. APTRI juga cemas stok gula tahun 2016 akan melebihi kebutuhan dan dampaknya harga gula turun.
Kasus Sumber Waras, Ahok Tantang Lakukan Pembuktian Terbalik
Terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang untuk melakukan pembuktian terbalik. Pasalnya, Ahok beranggapan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang dikaitkan dengan dirinya adalah fitnah menjelang Pilkada 2017 mendatang.
Senator Imbau Pemerintah Tidak Impor Bawang Merah
Pemerintah disarankan tidak mengimpor bawang merah yang menyebabkan petani lokal merugi. Pemerintah diimbau untuk menyerap hasil panen petani lokal untuk menstabilkan harga bawang merah menjelang puasa dan lebaran.
Ahok Berencana Berkampanye Ala Teman Ahok
Ahok berencana akan menerapkan cara yang dipakai Teman Ahok untuk berkampanye jika dirinya sudah resmi menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 mendatang. Konsep yang dimaksud Ahok adalah peserta harus menyumbang, sewa tempat, genset dan keperluan lainnya.
Kemenhub Akan Ambil Alih Terminal Tipe A
Kementerian Perhubungan sedang diinventarisir beberapa terminal tipe A yang akan diambil alih pusat. Pasalnya, banyak terminal tipe A yang pengelolaannya belum maksimal.
Revisi UU Pilkada Dinilai Hanya Fasilitasi Kepentingan DPR
Revisi UU Pilkada dinilai hanya memfasilitasi kepentingan anggota DPR RI untuk melanggengkan jabatannya di parlemen. Pasalnya, revisi UU tersebut molor lantaran tarik ulur aturan yang menyatakan anggota DPR harus mundur atau tidak dari keanggotaannya di parlemen apabila maju pilkada.
PAN Klaim Tak Cawe-Cawe Perombakan Kabinet
PAN mengaku tidak akan ikut campur mengenai arah penentuan perombakan kabinet. Namun, PAN mengklaim siap membantu pemerintahan tanpa syarat, asalkan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.