PAN Klaim Tak Cawe-Cawe Perombakan Kabinet

tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim partainya tidak cawe-cawe keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan perombakan kabinet ke depan. Namun, PAN tidak membantah kalau diminta bergabung dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Pernyataan itu ditegaskan Zulkifli usai membuka Rakernas PAN, di Jakarta Expo Center Kemayoran, Minggu (29/5/2016) malam. Ia menyatakan, tidak akan mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah reshuffle ke depan.

“Reshuffle itu haknya bapak Presiden. Kalau untuk urusan kepentingan negara PAN selalu siap, tapi kami tidak meminta-minta (kursi kabinet),” kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, hingga saat ini PAN tidak melakukan persiapan atau pemilihan kader-kader yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk bergabung dengan Kabinet Kerja. Namun demikian, Zulkifli tidak menyanggah apabila memang PAN diminta untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Presiden Jokowi maka pihaknya akan memberikan dukungan dan kontribusi terbaik.

“Untuk apapun kepentingan negara kami siap, bahkan untuk bergabung tanpa syarat. Asalkan pak Jokowi dan Jusuf Kalla melaksanakan janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia,” kata dia.

Saat ditanya mengenai adanya pertemuan antara dirinya dan Presiden Jokowi, Zulkifli menegaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk melakukan pembahasan mengenai program-program yang dilakukan pemerintah.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini menceritakan, dalam pertemuan tersebut PAN menyampaikan dukungannya pada sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemajuan ekonomi, dan keamanan.

“Misalnya dengan dikeluarkannya Perppu (hukuman) kebiri, kami langsung setuju dan akan dukung di DPR. Lalu 'tax amnesty', kita juga akan dukung supaya cepat selesai di DPR. Itu bentuk dukungan kita pada pemerintah agar bisa mewujudkan kesejahteraan nasional,” kata Zulkifli.

Rakernas tersebut berlangsung pada 28-30 Mei 2016, dan pada agenda pembukaan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai dan pejabat kementerian seperti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. (ANT)