tirto.id - Dalam pagu APBN-P 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan penghematan pemotongan belanja sebesar Rp355,3 miliar. Namun, pemangkasan APBN tersebut rupanya tak cukup membiayai Program Satu Juta Rumah hingga 2019 yang mencapai Rp1.000 triliun.
"Kita pernah mensimulasi jumlah kebutuhan sampai 2019 kira-kira Rp1.000 triliun. Tapi, kemampuan dari pemerintah dan swasta, yang ada Rp313 triliun atau baru 30 persen saja," tutur Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Rumah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Baby Setiawati Dipokusumo di Jakarta, Kamis (11/8/2016),
Dia menjabarkan bahwa pihak pengembang perumahan menyanggupi pembiayaan Rp300 triliun, sementara pemerintah menyiapkan Rp13 triliun.
“Oleh karena itu, saat ini Kementerian PUPR mengupayakan pembiayaan perumahan dari sektor lain di luar anggaran APBN,” ungkap Baby, seperti yang dilansir Antara.
Salah satu sumber pendanaan tersebut yakni melalui pembiayaan sekunder perumahan berupa Efek Beragun Aset dalam bentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
SMF sendiri telah mencatatkan penyaluran dana sebesar Rp9,7 triliun dari total aliran dana pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan Rp24,44 triliun per Juni 2016 untuk mendukung program KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, realisasi pembangunan Program Satu Juta Rumah pada 2016 baru mencapai 230.802 unit rumah per 4 Agustus 2016.
Realisasi pembangunan rumah MBR baru 179.718 unit dari target 700.000 unit rumah, sedangkan rumah non-MBR sebanyak 51.084 dari target 300.000 rumah.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
