Indeks Apbn-p 2016

Penyidik KPK mencecar mantan ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir dan dua anggota dewan soal pembahasan alokasi DAK di APBN-P 2016. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai defisit anggaran di APBN-P 2016 masih dalam kondisi terkendali. Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 hingga akhir tahun kemarin mengalami defisit Rp307,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 trilliun atau sebesar 81.54 persen dari target penerimaan pajak APBN Perubahan 2016

Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan dana hingga Rp11,62 triliun dari pelelangan surat utang negara (SUN).

Kementerian Keuangan telah memangkas kelebihan dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut disebabkan adanya perbedaan jumlah sasaran guru penerima hak tunjangan antara Kementerian Keuangan dan Kemdikbud.

Akselerasi pembangunan nasional merupakan salah satu kunci sukses dalam mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia.

Belanja Kementerian/Lembaga yang bukan merupakan prioritas juga berpotensi terkena pemangkasan anggaran. Meski begitu, efisiensi APBN dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan penghematan pemotongan belanja dalam pagu APBN-P 2016. Pemangkasan anggaran tersebut membuat Kementerian PUPR mengupayakan cara lain guna mendapatkan tambahan dana.

Bambang Brodjonegoro selaku Kepala Bappenas menyarankan agar belanja pemerintah digunakan secara benar dan optimal. Langkah itu penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016 yakni sebesar 5,2 persen.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin, berharap anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tidak dipangkas karena banyak prioritas yang harus dilakukan

Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.

Mengendapkan dana pemda di bank daerah atau bank nasional bukan lagi menjadi hal baru di negeri ini. Ancaman berupa sanksi pun sudah pernah disampaikan oleh pemerintah. Namun, pemda tak pernah kapok.

Menkeu Sri Mulyani akan menerapkan penyesuaian belanja pemerintah guna menjaga defisit anggaran. Efisiensi belanja tersebut bisa dilakukan tanpa merevisi APBNP berdasarkan asal 26 ayat 1 UU APBNP 2016.

Efisiensi belanja kementerian/lembaga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga defisit anggaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan revisi anggaran guna menjaga keuangan negara tetap stabil.

Heri Gunawan menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan Undang-Undang (UU) dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Pemerintah melakukan rapat panjang untuk membuat rancangan APBN. Setelah anggaran itu disahkan, pemerintah akan menyalurkannya ke pemerintah daerah untuk dieksekusi dalam bentuk program-program pembangunan. Namun, saat dana dari pemerintah pusat sudah diterima pemerintah daerah, dana tersebut malah diendapkan atau ditimbun di bank-bank daerah.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?

Menpan RB Yuddy Chrisnandy menyatakan telah mempersiapkan gaji ke-13 dan 14 bagi pegawai negeri sipil yang akan diberikan sebelum Idul Fitri. Pemberian gaji ke-13 dan 14 ditujukan untuk meringankan beban para PNS saat menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Idul Fitri yang disusul dengan tahun ajaran baru sekolah. Di sisi lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak akan mencairkan kedua gaji itu secara bersamaan.

Kemenkeu menyatakan bahwa utang Indonesia masih ada dalam taraf aman.