Bappenas: Belanja Pemerintah Semester II Harus Optimal

tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan agar belanja pemerintah harus digenjot di Semester II-2016 untuk mencapai rata-rata target pertumbuhan sepanjang tahun 5,2 persen.

"Intinya, selain mengoptimalkan belanja pemerintah, daerah juga harus spending [belanja] dengan benar, tidak lagi menumpuk uang di bank," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 lalu mencapai 5,18 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 4,92 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016 5,2 persen, pertumbuhan ekonomi pada sisa dua triwulan berikutnya harus mencapai setidaknya 5,36 persen.

Pada triwulan II-2016, pemerintah memang menggenjot realisasi belanja mencapai Rp474,3 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp384,7 triliun.

Sementara itu, terkait dengan pemanfaatan dana-dana di daerah, Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutan rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bahkan menyebutkan masih ada pemerintah daerah yang menahan pencairan dananya hingga Juni 2016 mencapai Rp214 triliun.

Padahal, dana yang merupakan bagian dari transfer ke daerah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial di provinsi kabupaten maupun kota.

Provinsi yang masih menahan pencairan dana tersebut adalah DKI Jakarta Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,03 triliun, Jawa Timur RP3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun dan Banten Rp1,52 triliun.

Adapun pemerintah kabupaten yang memiliki dana idle atau yang mengendap di bank adalah Bogor Rp1,9 triliun, Badung Rp1,6 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Bekasi Rp1,5 triliun, Tanah Laut Rp 1,39 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, Mimika Rp1,37 triliun dan Nias Rp1,31 triliun.

Selain kedua hal tersebut, Bambang juga menekankan pentingnya peran swasta dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi domestik.

"Ketiga [untuk mencapai pertumbuhan ekonomi] adalah peran swasta. Jadi, paket kebijakan itu sudah saatnya untuk dorong jadi investasi riil, selain yang sudah commited untuk direalisasikan," ujar Bambang.