tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyetujui pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga sebab keuangan negara dapat kembali sehat dan stabil.
"Pemerintah mengadakan pemotongan karena kurang cukup masuknya pajak untuk menopang anggaran. Saya setuju dengan Pak Presiden, Menkeu yang terakhir kita menyetujui dipotong lagi Rp2 triliun," kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Guna memperbaiki kondisi keuangan di Indonesia, efisiensi anggaran ini, lanjut Menteri Susi, juga telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kami melihat, dengan uang yang begitu besar, kami tidak efisien. Maka kami melakukan revisi-revisi anggaran sebelum pemerintah merencanakan pemotongan," kata Menteri Susi.
Menteri Susi selanjutnya berencana melakukan koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan ulang pada izin-izin kapal yang telah dikeluarkan.
Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran KKP awalnya sebanyak Rp 13,9 triliun, kemudian mengalami pemotongan anggaran hingga tiga kali. Pemotongan pertama sebanyak Rp2,89 triliun, pemotongan kedua senilai Rp 604 miliar dan pemotongan ketiga senilai Rp2 triliun.
Jika ditotalkan, anggaran sebanyak Rp5,5 triliun atau sisanya Rp8 triliun hingga akhir tahun 2016.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa efisiensi belanja pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga defisit anggaran agar tidak melebihi batas yang diperkenankan oleh UU, sebesar tiga persen terhadap PDB.
"Efisiensi belanja berbeda dengan budget cut, karena kita tetap melaksanakan proyeknya, tapi harganya lebih murah karena ada negosiasi," kata Luky dalam pemaparan di Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Luky mengatakan upaya itu bisa dilakukan apabila realisasi penerimaan tidak bisa mencapai potensinya dan kemungkinan membahayakan defisit anggaran yang pada semester I-2016 telah mencapai 1,83 persen terhadap PDB.
Luky menjelaskan menjaga defisit anggaran sangat penting dilakukan, karena selain merupakan amanat UU Keuangan Negara, kondisi itu yang membuat pengelolaan fiskal Indonesia hingga sekarang berjalan dengan baik.
"Kita telah memiliki disiplin fiskal dan bertekad menerapkan fiscal rule secara prudent, karena itulah yang membuat kita dalam 15 tahun, mampu menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 90 persen menjadi kisaran 27 persen saat ini," kata Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan ini.
Untuk itu, menurut Luky, pemerintah masih konsisten serta berhati-hati dalam menjaga risiko defisit anggaran, apalagi hal tersebut ikut membantu kinerja tata kelola APBN dan membuat kondisi perekonomian dalam keadaan stabil.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
