Ahmad Syarif Syechbubakr
Analis pada Bowergroup Asia. Meraih gelar master dari University of Birmingham dan menulis tesis...

Apa yang Memicu Kaum Miskin Kota Terlibat Kerusuhan 21-23 Mei?

20 Juni 2019
Dibaca Normal 4 menit
Kerusuhan 21-23 Mei di Jakarta telah menewaskan delapan orang, melukai lebih dari 700 lainnya, menyebabkan kerugian ekonomi millaran rupiah, dan setidaknya 441 orang ditahan.

Polisi menyatakan bahwa mereka telah memiliki bukti bahwa kekerasan yang paling serius pada 22 Mei didalangi kelompok-kelompok tertentu. Polisi juga sudah menemukan senjata api dan batu yang didistribusikan lewat ambulans Partai Gerindra. Kepala Kepolisian Tito Karnavian mengatakan perusuh didatangkan dari Aceh, Tangerang, dan Jawa Barat dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Polisi menggambarkan kerusuhan diatur sejumlah elite politik dan pihak perusuh hanyalah pion yang dimanipulasi oleh provokator.

Meskipun masih terlalu dini untuk memberi kesimpulan, narasi ini mengabaikan faktor-faktor sosial di lapangan, yang memungkinkan kerusuhan untuk terjadi. Bahkan tanpa dorongan dari elit politik atau provokator sekalipun, di Jakarta sudah ada kondisi yang memungkinkan terjadinya kerusuhan. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kerusuhan ini, hampir tidak terkait dengan dengan politik elektoral atau sentimen agama, dia merupakan fenomena kota besar seperti Jakarta.


Saya mengamati langsung kerusuhan pada 23 Mei, dan sempat mewawancarai penduduk dan pedagang dari Kemanggisan, Rawa Belong, dan Tanah Abang pada 27, 28 dan 29 Mei. Temuan saya, menggambarkan pemahaman yang berbeda mengenai kerusuhan Mei, terutama dari yang pihak kepolisian.

Aksi-aksi damai awalnya memang dipicu oleh hasil pemilu. Namun, kekerasan 22 Mei juga dipicu dua faktor lain yang cenderung hilang dari diskusi publik mengenai kerusuhan Mei. Faktor pertama, kerusuhan terjadi pada bulan Ramadan. Faktor kedua, kegiatan ekonomi di Tanah Abang ditutup selama setidaknya tiga hari sehingga merampas sumber pendapatan ratusan pekerja sektor informal dan preman-preman kecil yang beroperasi di sekitaran wilayah Tanah Abang.

Ramadan dan Budaya Tawuran Jakarta

Pada Sabtu, 18 Mei, tiga hari sebelum aksi protes, remaja 16 tahun bernama Danu Tirta meninggal di Semanggi. Sekitar seminggu sebelumnya, nyawa dua remaja lainnya juga hilang. Ketiganya merupakan warga kelas menengah-bawah di Jakarta, yang menjadi korban tawuran selama kegiatan “Sahur di Jalan” atau biasa dikenal sebagai “Sahur on the Road” (SOTR).

Selama bulan Ramadan di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia, ada kegiatan rutin membangunkan masyarakat untuk sahur. Pesertanya yang sebagian besar anak kecil dan remaja ini membunyikan drum dan terompet dari pukul 02:00 hingga 04:00 pagi. Sementara SOTR bermula sebagai kegiatan amal yang membagi-bagikan makanan untuk sahur kepada orang miskin. Orang tua umumnya mengizinkan anak mereka berpartisipasi karena SOTR dianggap sebagai kegiatan penting selama Ramadhan. Tak jelas mulai kapan SOTR berubah menjadi sumber kekerasan.

Namun, tawuran saat sahur adalah hal lazim di Jakarta. Hampir semua gubernur Jakarta selalu mengimbau anak-anak muda untuk tidak berpartisipasi dalam SOTR karena potensi kekerasan. Namun, meski tanpa SOTR, tawuran terus berlanjut saat sahur di banyak wilayah di Jakarta.

Selama Ramadhan, anak-anak kecil dan remaja biasanya ke masjid untuk shalat tarawih dari pukul 19.00 hingga 21.00. Banyak dari mereka meneruskan kegiatan diluar rumah sampai subuh. Terlepas dari peraturan pemerintah Jakarta bahwa sekolah tetap dimulai pukul 6.30 pagi selama Ramadhan, banyak sekolah melonggarkan jadwal kegiatan belajar-mengajar. Dan banyak sekolah meliburkan muridnya 22-23 Mei ketika kerusuhan terjadi. Kebijakan ini memberikan ruang buat anak-anak untuk bergabung didalam kerusuhan.

Tawuran remaja adalah masalah sosial yang kronis di Jakarta dan tentu saja tidak hanya terjadi selama Ramadan. Namun, bulan Ramadhan menyediakan ruang bagi tawuran untuk terjadi dimalam hari sampai subuh.


Seperti yang banyak dilaporkan media, keterlibatan remaja cukup signifikan pada kerusuhan Mei. Anak-anak dari kelas bawah di Jakarta terlibat tawuran sesederhana karena ingin mencari kesenenagan, tetapi seringkali berpartisipasi didalam tawuran adalah cara meningkatkan status didalam kelompok mereka, anak yang paling nekat atau sadis biasanya lebih dihormati didalam kelompoknya.

Sebagian dari anak-anak dan remaja ini juga merupakan suporter Persija Jakarta yang sebagaimana banyak supporter sepakbola lainnya memiliki sejarah kekerasan. Tidak mengherankan jika muncul laporan-laporan tentang banyaknya perusuh yang menyanyikan yel-yel untuk mengolok-olok Bhayangkara FC, sebuah klub sepakbola yang diasosiasikan dengan Polri.

Sementara itu Tanah Abang akrab dengan tawuran karena posisinya sebagai titik temu orang-orang dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Saat sahur 19 Mei, terjadi perkelahian besar antara preman lokal dan konvoi geng motor di dekat jembatan Jatibaru, Tanah Abang. Di jalan layang Jati Baru pula polisi berhadapan dengan sejumlah besar perusuh pada 22 dan 23 Mei.

Setelah kekerasan pada 19 Mei, anak-anak muda dari daerah sekitar mempersiapkan diri untuk kemungkinan aksi bala dendam oleh geng motor, aksi ini sering disebut dengan “jagain kampung”, di mana preman, anak-anak muda dan warga berkumpul mempersiapkan diri untuk konflik. Namun, alih-alih mempertahankan kampung mereka dari geng motor atau serangan dari kampung lain, para preman dan penduduk setempat ini akhirnya bergabung dengan kerusuhan 22 Mei.

Buruh Sektor Informal dan Preman di Tanah Abang

Tanah Abang adalah pasar ritel tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tanah Abang mempekerjakan ribuan pekerja informal untuk keperluan logistik, kuli panggul, buruh toko dan khususnya untuk ‘petugas keamanan’. Preman Tanah Abang “dikendalikan” oleh pebisnis lokal dan mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung), yang baru-baru ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Polisi telah mengkonfirmasi bahwa preman Tanah Abang terlibat dalam kerusuhan Mei.

Pedagang kaki lima bisa jadi sektor informal terbesar di Tanah Abang, mereka menjual makanan, pakaian, barang bekas, hingga barang palsu dan curian. Para pedagang kaki lima ini kembali mendapat akses di pinggir jalan pada pemerintahan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, setelah dipindahkan oleh gubernur sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Jumlah pedagang kaki lima meningkat tajam selama bulan Ramadhan, mereka berjualan barang-barang kebutuhan Ramadan, seperti baju muslim, makanan ringan untuk berbuka puasa, dan kembang api-petasan. Tanah Abang juga merupakan tempat favorit mangkal ojek online.

Pedagang kaki lima di Tanah Abang tengah menghadapi situasi yang semakin sulit beberapa bulan terakhir. Setelah awalnya terlihat lebih mendukung PKL, Anies mulai berupaya memindahkan mereka sejak Januari lalu. Kericuhan-kericuhan kecil pun sempat terjadi.

Pedagang kaki lima juga merasa diabaikan oleh pelindung mereka, seperti Forum Persaudaraan Betawi (FPB), Pemuda Pancasila, dan Haji Lulung, yang tampaknya enggan bernegosiasi demi kepentingan PKL. Bahkan, Front Pembela Islam (FPI) tidak bersedia membantu memobilisasi massa karena—seperti yang dijelaskan Ian Wilson—FPI kini terlalu fokus pada politik elite.

Ketika pemerintah memutuskan menutup Tanah Abang pada 22 Mei, ratusan pekerja informal kehilangan sumber penghasilan mereka. Banyak dari pekerja sektor informal ini kadung membenci Jokowi karena gagal memindahkan mereka ke "Blok G". Bagi banyak preman dan pekerja informal, melawan pemerintahan Jokowi adalah upaya mempertahankan kelangsungan hidup, juga mempertahankan ideologi atau agama.

Dari pengamatan saya pada pagi 23 Mei, pedagang kaki lima Tanah Abang bergabung dengan preman, pemuda, tukang ojek, dan masyarakat setempat untuk melempar batu dan kembang api ke arah polisi di jalan layang Slipi.

Seminggu setelah kerusuhan, saya mewawancarai seorang pemilik toko yang bergabung dengan aksi damai, tapi tak terlibat kerusuhan setelahnya. Dia mengatakan banyak pegawainya dan orang-orang Tanah Abang ikut serta dalam kerusuhan. Hal ini turut menjelaskan mengapa hanya sedikit atau sama sekali tidak ada penjarahan meskipun kerusuhan terjadi di distrik perbelanjaan yang sibuk, termasuk bank, pompa bensin, dan beberapa toko yang dimiliki oleh etnis Cina. Hanya dua pedagang kecil yang dilaporkan dijarah. Sangat kontras dengan kerusuhan besar sebelumnya di Jakarta yang sering melibatkan penjarahan.

Saya curiga para pekerja informal ini tidak tertarik menjarah bisnis-bisnis potensial di Tanah Abang karena mereka diuntungkan oleh kehadiran bisnis tersebut. Pekerja kerah putih, misalnya, adalah konsumen pengemudi ojek online dari wilayah Tanah Abang. Sementara itu, para preman mendapat keuntungan sebagai penjamin keamanan bagi banyak bisnis Tanah Abang. Hal ini menunjukkan bahwa para preman dan pekerja informal Tanah Abang yang berpartisipasi dalam kerusuhan sangat berkepentingan melindungi sumber daya ekonomi lokal mereka.

Di luar narasi elite

Singkatnya, sejumlah faktor sosiologis punya peran dalam menjadikan aksi kekeresan pada kerusuhan Mei. Bagi remaja yang terlibat, ikut serta dalam kerusuhan adalah soal kesempatan selama bulan Ramadhan ketimbang sesuatu yang didorong oleh ideologi yang jelas. Mereka menggunakan kerusuhan demi meningkatkan gengsi di antara rekan-rekannya. Sementara itu, bagi para pekerja informal dan preman, kekhawatiran soal relokasi dan gagalnya Blok G merupakan motivasi ekonomi yang penting dalam keterlibatan mereka.

Meskipun ada upaya dari elite politik dan organisasi lain, termasuk FPI, untuk menenangkan kerusuhan, upaya mereka tidak berhasil. Pasalnya, faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan terjadi berada diluar kendali mereka. Faktor-faktor sosial itu merupakan prakondisi untuk menimbulkan kekerasan pada kerusuhan Mei—dan faktor-faktor itu itu tidak selalu berkorelasi dengan kepentingan elite politik.


=====


Tulisan ini diterjemahkan oleh Irma Garnesia dari "The urban poor in the Jakarta riots" yang dimuat di Indonesia at Melbourne, 11 Juni 2019. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto atas seizin para penulis dan penerbit.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.