SOTR di Jakarta yang Terus Makan Korban Meski Sudah Dilarang

Oleh: Rio Apinino - 4 Juni 2018
Dibaca Normal 2 menit
SOTR di Jakarta kerap dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kriminal. Ini tak hanya terjadi pada era Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tapi juga pada era gubernur sebelumnya.
tirto.id - Azhari ingat betul betapa bahagianya anak-anak panti asuhan di bilangan Jakarta Timur ketika ia dan rombongan mahasiswa dari salah satu kampus negeri datang dalam rangka Sahur on the Road (SOTR) tahun 2011. Acara ini rutin digelar jurusan tersebut saban bulan puasa.

"Meski gak mewah tapi anak-anak senang. Makan bareng kakak-kakak dan cerita banyak hal," kata Azhari, mengenang apa yang terjadi tujuh tahun lalu.

Namun kegiatan positif yang Azhari lakukan, dan pastinya juga oleh banyak kelompok lain, tercoreng oleh tingkah gerombolan kriminil. Setidaknya pekan lalu ada beberapa kelompok yang menyelenggarakan SOTR melakukan hal yang tidak semestinya, semisal mencoret-coret fasilitas publik.

"53.SOTR.2018," demikian tulisan yang terpampang di dinding underpass Mampang-Kuningan.

Di Jakarta Selatan, SOTR bahkan diwarnai tawuran. Para pelaku membawa senjata tajam. Sebanyak 12 parang dan arit, potongan besi, kembang api, diamankan polisi sebagai barang bukti.

Di Jakarta Timur, rombongan SOTR menyiram seorang warga dengan air keras yang menegur mereka karena mengganggu.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Roma Hutajulu, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau masyarakat tidak melakukan SOTR.

"Kami imbau kalau sahur di rumah masing-masing saja," katanya kepada Tirto, Senin (4/6/2018).


Larangan/Imbauan SOTR Pemerintahan Sebelumnya


Kasus-kasus di atas bukanlah kali pertama. Karena ini pula imbauan untuk tak melakukan SOTR diumumkan pemerintah provinsi DKI sejak dulu, tak hanya Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tapi juga gubernur-wakil gubernur sebelum mereka.

Fauzi Bowo, yang menjabat Gubernur DKI pada 7 Oktober 2007 sampai 7 Oktober 2012, sempat "mengimbau" agar warga tidak usah melakukan SOTR.

"Saya tidak melarang, hanya mengimbau agar warga tidak usah melakukan kegiatan Sahur on the Road," ucap Fauzi Bowo, Senin (15/8/2011) dikutip dari Republika.

Foke—demikian pria ini akrab disapa—menyampaikan ini setelah dua orang siswa SMAN 28 Jakarta meninggal dunia dalam kecelakaan akibat kebut-kebutan di Pejaten, Jakarta Selatan. Mereka kebut-kebutan setelah SOTR.


Pengganti Foke, Joko Widodo, yang hanya menjabat gubernur selama Oktober 2012 hingga Oktober 2014, tidak pernah menginstruksikan hal serupa. Namun penggantinya, Basuki Tjahaja Purnama, melakukannya.

Pada 17 Juni 2015, Ahok mengatakan kalau pada dasarnya SOTR itu baik. "Tapi," katanya, "kalau cuma ngumpul-ngumpul keliling konvoi, buang sampai sembarangan, itu tidak sesuai. Buat apa puasa kalau buang sampah sembarangan. Ajarannya kebersihan sebagian dari iman."

Namun Ahok tidak sampai melarang SOTR. Katanya, "biar pak Sekda (Sekretaris Daerah Saefullah) yang atur." Saefullah tak mengeluarkan kebijakan pelarangan. Meski begitu Polda Metro Jaya yang ketika itu dikepalai Tito Karnavian sempat menyelenggarakan razia besar. Pada 12 Juli 2015 mereka berhasil menyita 269 bambu, dua petasan, dan dua pucuk senjata tajam dari razia yang diselenggarakan di kawasan Monas. Enam orang jadi tersangka.

Meski tak tegas melarang, akan tetapi komentar Ahok kadung direspons negatif. Salah satunya adalah Fahira Idris, kala itu menjabat Wakil Ketua Komite 3 DPD RI. Lewat Twitternya, ia mengecam wacana yang dilontarkan Ahok.

"Siapa pun yang melarang sahur on the street di wilayah Indonesia akan berhadapan langsung dengan saya," katanya.

"TOLONG JANGAN LARANG SOTS YA!," cuitan lainnya.

Itu bukan kali pertama Ahok bicara soal SOTR. Setahun sebelumnya, ketika masih menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Gubernur, ia mengatakan kalau peserta SOTR yang melakukan tindakan kriminal untuk diusut polisi. Namun, katanya, secara umum SOTR "tak boleh dilarang."


Wacana mengenai ini mengemuka kembali pada pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Ia malah lebih tegas dari Ahok dengan secara terbuka bilang kalau "kami melarang sahur on the road."

"Kalau mau sahur ya sahur saja di masjid, musala, atau tempat masing-masing. Tidak boleh di jalan karena lebih banyak mudaratnya," katanya, seperti ditulis Kompas, 25 Mei 2017.

Langkah Djarot, sebagaimana pendahulunya, juga dikritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat pengurus pusatnya Anton Tabah Digdoyo mengatakan kalau langkah ini "tidak cerdas menyikapi tradisi keagamaan yang baik dan telah berjalan puluhan tahun."

Pelarangan atau imbauan ini, sayangnya, tak dibarengi dengan hasil yang positif sebagaimana yang terlihat dari selalu saja ada kasus-kasus serupa. Polisi, sebagai pihak yang punya kewenangan mengamankan lingkungan, kerap kali "kebobolan" meski telah menyelenggarakan razia SOTR.

Berdasarkan data yang dihimpun tim riset Tirto, banyak korban terkait dengan SOTR. Tahun 2014, seorang pemuda kritik setelah dibacok segerombolan orang yang menggelar SOTR di Kemanggisan, Palmerah. Dua orang juga ditusuk dan disabet di perempatan Jalan MH Thamrin dan Jalan Wahid Hasyim.

Tahun 2017, sekelompok pemuda yang tengah menyelenggarakan SOTR menyerang anggota TNI Angkatan Darat di Kemayoran, Jakarta pusat. Prajurit Dua Ananda Puji Santoso, 22 tahun, harus menjalani perawatan di rumah sakit karena luka tusuk di perut. Pada tahun yang sama sekelompok anak muda yang tengah SOTR diserang gerombolan pengemudi motor yang menggunakan bendera VOC di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat. Delapan orang terluka karena itu.

Baca juga artikel terkait RAMADAN 2018 atau tulisan menarik lainnya Rio Apinino
(tirto.id - Sosial Budaya)


Penulis: Rio Apinino
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
DarkLight