tirto.id - Aliansi mahasiswa yang menamakan diri mereka BEM Bersatu menyampaikan kritik terhadap gelombang aksi mahasiswa yang berkembang belakangan ini. Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intervensi atau penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dikutip Antara News, Selasa (16/6/2026).
Klarifikasi Kampus soal BEM Bersatu
Salah seorang mahasiswa yang tergabung saat konferensi pers BEM Bersatu Selasa (16/6) kemarin bernama Ahmad yang mengaku adalah perwakilan BEM Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI) justru dikatakan bukan perwakilan resmi dari BEM FT UBSI.
Dalam unggahan di akun IG @bemftiubsi, pihak BEM mengeluarkan klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa organisasi mereka sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan tidak memiliki hubungan dengan pernyataan yang disampaikan dalam forum itu.
BEM FTI UBSI juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghadiri konferensi pers dimaksud maupun mengirimkan delegasi atau perwakilan untuk berpartisipasi di dalamnya.
Organisasi juga menegaskan tidak pernah memberikan mandat kepada individu atau kelompok mana pun untuk berbicara atas nama BEM FTI UBSI dalam kegiatan tersebut.
“BEM FTI UBSI tidak memiliki pengurus, anggota, maupun ketua bernama "Ahmad" sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan terkait,” bunyi salah satu poin klarifikasi resmi BEM FT UBSI.
Klarifikasi BEM Psikologi UNJ
Klarifikasi juga datang dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Dalam pernyataan resminya di Instagram, BEM FPsi UNJ menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak mana pun untuk mewakili organisasi ataupun menggunakan nama BEM FPsi UNJ dalam kegiatan yang berkaitan dengan forum tersebut.Organisasi ini menjelaskan bahwa individu yang disebut hadir dalam konferensi pers merupakan alumni Fakultas Psikologi UNJ angkatan 2020 dan bukan bagian dari kepengurusan aktif BEM FPsi UNJ periode 2026.
Oleh karena itu, seluruh tindakan, pernyataan, maupun pandangan yang disampaikan oleh individu tersebut dinyatakan sebagai tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi organisasi.
Klarifikasi Universitas Nasional
Klarifikasi serupa juga muncul dari lingkungan Universitas Nasional. Dalam pernyataan yang beredar, disebutkan bahwa hingga 16 Juni 2026 Universitas Nasional tidak memiliki organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas (BEM Universitas).Oleh karena itu, pihak yang mengatasnamakan atau mencantumkan keterlibatan UNAS dalam forum BEM Bersatu dinilai tidak memiliki legitimasi kelembagaan. Pernyataan tersebut bahkan secara khusus mendesak seorang individu bernama Ardi Zulkifly untuk memberikan klarifikasi dan mencabut penyebutan keterlibatan UNAS dalam forum tersebut.
Klarifikasi Aliansi Universitas Pamulang
Aliansi Mahasiswa Universitas Pamulang mengeluarkan pernyataan yang lebih keras atas keterlibatan seorang mahasiswa bernama Alfy yang mengaku sebagai Ketua BEM FEB Unpam.Mereka mengecam dugaan klaim representasi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan mahasiswa atau organisasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dalam forum BEM Bersatu.
Menurut Aliansi Mahasiswa Unpam, tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap citra kampus, mengurangi kepercayaan publik, serta mencederai marwah gerakan mahasiswa.
Karena itu mereka menuntut pihak kampus untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku, serta mengeluarkan pernyataan resmi melalui kanal komunikasi kampus guna memulihkan nama baik institusi.
Konpers BEM Bersatu
BEM Bersatu dalam konferensi pers menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya tetap berfungsi sebagai representasi kepentingan rakyat dan tidak berubah menjadi alat kelompok politik tertentu dalam kontestasi kekuasaan.
"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," paparnya.
Selain mengkritik substansi tuntutan, BEM Bersatu juga menyampaikan dugaan adanya keterlibatan aktor politik praktis dalam sebagian gerakan mahasiswa. Mereka menyoroti keterlibatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang disebut sebagai salah satu figur dalam aksi penolakan terhadap MBG.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu mengaitkan kendaraan Tiyo dengan individu yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh politik nasional.
"Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI (Purn) SS, yang merupakan besan Jenderal TNI AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi," urai Rahmat.
Mereka juga menyinggung kehadiran beberapa tokoh politik dan publik dalam kegiatan yang sama dengan Tiyo, termasuk Andi Widjajanto, Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," tambahnya.
Lebih lanjut, BEM Bersatu juga menolak penggunaan narasi bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis total apabila tidak didukung oleh data yang komprehensif dan dapat diverifikasi.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































