tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan salah satu alasan untuk melepas saham PT Delta karena kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan prinsip kerja pemerintah.
"Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena nanti ada conflict of interest. Di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/3/2019).
Anies menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melakukan pembangunan, bukan mencari keuntungan dengan membuat bisnis.
"Pemerkntah itu tugasnya melakukan pembangunan. Ada dua tangan yang dipakai. Satu, tangan badan usaha. Satu tangan dinas," jelas Anies.
Anies menambahkan, untuk itu kepemilikan saham di PT Delta yang memproduksi bir tersebut tidak memenuhi unsur BUMD untuk pembangunan.
"Peran pembangunannya, untuk sebuah perusahaan bir, itu hampir tidak ada," tegas Anies.
Atas dasar tersebut, Anies tetap yakin untuk melepas saham PT Delta yang dimiliki Pemprov DKI sebesar sekitar 23 persen dengan nilai sekitar Rp1.2 triliun.
"Rp1,2 trilirun dipakai untuk membantu usaha produksi bir atau dipakai untuk membantu usaha yang lainnya. Gampang sekali pilihannya dan tidak perlu kajian terlalu rumit," jelas Anies.
Terkait penolakan dari Ketua DPRD DKI, Anies mengatakan memang diperlukan pembahasan lebih jauh antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.
"Karena itu harus pembahasan," ujarnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
