tirto.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Bali, Gede Pasek Suardika berharap pemerintah kabupaten mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam satu tahap saja. Hal tersebut untuk memperlancar kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.
“Pemda dan DPRD jangan mempersulit (KPU, red) dengan pencairan dua tahap atau lebih. Harapan kami penganggaran selesai pada 2016 sehingga KPU dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada. Bagaimana KPU dapat bekerja jika anggaran belum cair,” ujarnya ketika berkunjung ke KPU Kabupaten Buleleng, Bali, Senin (28/3/2016).
Menurut Pasek, KPU Buleleng mesti mendapat dukungan dari legislatif dan eksekutif, jangan malah dipersulit dengan berbagai macam regulasi yang menghambat kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya.
Terlebih, lanjut dia, pada pilkada serentak 2017, Buleleng merupakan satu-satunya daerah di Pulau Dewata Bali yang menyelenggarakan pilkada. Hal ini tentu mendapatkan sorotan semua pihak, di mana espektasinya pilkada berjalan lancar dari segi persiapan, pelaksanaan dan hasil.
“Jangan sampai kesan Buleleng sebagai daerah yang sering berkonflik selalu muncul. Pilkada nanti harus sukses karena bukan hanya membawa nama daerah tetapi juga nama Bali,” kata dia.
Selain itu, Pasek berharap penganggaran satu tahap juga melingkupi dana untuk penyelenggara keamanan dan pengawas, di mana ranahnya ada pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah.
Terkait pertanggungjawaban, lanjut Pasek, dapat dilakukan tiga bulan setelah seluruh tahapan selesai, bisa juga dengan laporan bertahap secara periodik. Pesek menegaskan “Prinsipnya pertanggungjawaban dapat disepakati bersama antara DPRD, Pemkab dan KPU.” (ANT)
