tirto.id - Rini Soemarno, Menteri BUMN berkunjung ke Rembang, melihat persiapan pabrik PT Semen Indonesia. Di depan Istana Negara, ada seratus petani berjemur dengan sepasang kaki yang disemen. Aksi menyemen kaki sudah masuk hari ke lima. Dan ini merupakan episode kedua aksi menyemen kaki. April tahun lalu, sembilan orang perempuan selama tiga hari melakukan aksi serupa.
Penolakan petani di pegunungan Kendeng terhadap kehadiran pabrik semen adalah aksi ekologis. Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Para sedulur Kendeng telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air tidak bisa dibiarkan berdiri. Segala upaya dilakukan. Mendirikan tenda, melayangkan gugatan, meluaskan solidaritas hingga berjalan kaki lebih dari seratus kilometer.
Tapi pabrik semen tetap bersikukuh lanjut. Pemerintah juga mendukung. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Rini Soemarno, Ganjar Pranowo dan anggota parlemen di Senayan bersikeras bahwa pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.
PDIP sebagai partai juga enggan buka suara. Tampak jelas mereka membiarkan Ganjar, kader kebanggaan PDIP di Jawa Tengah, untuk mengangkangi hukum. Pernah mendaku diri sebagai partai wong cilik, bungkamnya PDIP membuktikan kepada publik bahwa Marhaenisme memang tinggal jargon.
Sebab, mereka sudah kepalang basah.
Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah, sudah dihabiskan untuk memfasilitasi pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik direncanakan mulai produksi April, bulan depan.
Sebaliknya, protes para petani dibalas direpresi negara dan pabrik semen dengan segala cara. Diteror, dipukul, difitnah hingga aksi bakar mushola. Tapi sedulur-sedulur Kendeng urung mundur. Kini mereka kembali ke Jakarta dan menegaskan sikap.
Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka. Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.
Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda, dan masih banyak hambatan lain.
Maraknya urbanisasi terkait erat dengan soal seperti ini.
Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agrobisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.
Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi? Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.
Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrastruktur. Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.
Lebih lengkap, baca serial laporan khusus tentang konflik pabrik semen di Rembang.Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.
Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini menjadi tanda bahaya. Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.
Pada Kamis lalu, 16 Maret 2017, sejumlah orang atas nama Aliansi Perempuan Rembang Bangkit (APRB) melaporkan aksi menyemen kaki itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri. Alasannya aksi itu membahayakan keselamatan jiwa para peserta. APRB menuduh ada eksploitasi perempuan dalam aksi ini karena banyak peserta aksi menyemen kaki adalah ibu-ibu petani.
Mereka gagal memahami bahwa aksi para petani Kendeng adalah Amorfati. Orang-orang yang begitu mencintai takdir sehingga menantangnya dengan serius. Mereka berjuang dengan ketat dan liat untuk memperjuangkan takdirnya sebagai petani. Membiarkan alam rusak berarti mengabaikan eksistensinya sebagai petani. Tidak, mereka hanya ingin menjadi petani, dan mereka memperjuangkan takdirnya itu dengan tubuhnya sendiri.
Mereka yang menjalani laku Amorfati adalah manusia-manusia luar biasa. Bukan orang-orang yang mudah menyerah, pesimistis dan membenci harapan yang belum tampak. Di saat yang bersamaan, mereka mampu menjaga kewarasan dengan rendah hati dan sederhana. Ini laku sulit yang tidak mudah dijalani. Apalagi oleh mereka yang tumbuh dalam kultur yang menegasikan impian dan diliputi kemiskinan imajinasi. Jenis manusia terakhir ini adalah mereka yang bermukim di lembah fatalisme dan menyebut diri sebagai pemuja realitas.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
