Amien Rais Masih Bertenaga Kritik Jokowi, Tim Prabowo Lain Tidak

Oleh: Andrian Pratama Taher - 5 Mei 2019
Dibaca Normal 1 menit
Amien Rais masih lantang mengatakan pemilu curang, meski partai lain sudah mulai melunak dan membuka opsi bergabung ke Jokowi.
tirto.id - Amien Rais kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam diskusi di Seknas Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Sabtu (4/5/2019) lalu, dia kembali mengatakan Pemilu 2019 berjalan curang, sistematis, masif, dan brutal.

Ia lantas menyebut kecurangan bisa terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagian dari petahana.

"KPU itu makhluk politik buatan pemerintah petahana. Jadi kalau menyerang KPU tok itu kita seperti orang yang enggak paham masalah. Jadi KPU adalah pintu buat menyerang di atasnya, di atasnya lagi," kata Amien.

Amien lantas mendorong kembali people power karena itu konstitusional.

Pernyataan ini keluar ketika barisan pendukung Prabowo-Sandiaga lain sudah mengurangi kadar agresivitasnya. Ini setidaknya terlihat melalui sikap PAN, PKS, dan Demokrat yang juga mengusung paslon nomor urut 02.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, misalnya, mengatakan merapat ke Joko Widodo--yang menurut hasil real count masih mengungguli Prabowo--adalah "satu pilihan rasional yang tentu bisa dipertimbangkan."

Demokrat pun mengisyaratkan hal serupa. "Akan ada keputusan baru [soal koalisi]," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan. Agus Harimurti Yudhoyono bahkan sudah menemui Jokowi, yang, menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Irma Suryani Chaniago, adalah bentuk "itikad baik Demokrat."

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan mengatakan kalau tagar 2019 Ganti Presiden "sudah tutup buku". Dia juga bilang kalau siapa pun yang nanti terpilih, itu adalah suara rakyat. "Dan saya harus menghormati," katanya.


Menurut peneliti politik dari Populi Center Usep S. Achyar, apa yang dilakukan Amien yang nampak berbeda dari pendukung Prabowo-Sandiaga yang lain jadi mengesankan kalau dia punya "nafsu politik" yang lebih dominan dibanding sikap bijak--sesuatu yang semestinya ditunjukkan oleh politikus senior.

"Harusnya, kan, menempatkan di situ [sebagai tokoh bangsa] tapi Pak Amien tidak bisa memerankan itu. Nafsu politiknya lebih dominan dibanding sifat bijaknya, padahal usia begitu sifat bijak [harusnya] lebih menonjol," kata Usep kepada reporter Tirto, Minggu (5/5/2019).

Ia juga bilang kalau pernyataan Amien berlebihan. Memang tidak bisa dipungkiri kalau pemilu tahun ini tak sempurna. Misalnya soal kesalahan input atau bahkan memang benar ada kecurangan. Tapi kritik untuk itu sudah ada salurannya, misalnya lewat Badan Pengawas Pemilu atau DKPP untuk masalah etik.

Kurang Dukungan yang Lain


Apa yang dikatakan Amien soal KPU dan Jokowi juga nampaknya kurang didukung yang lain. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ferdinand Hutahaean, misalnya, mengatakan KPU pada dasarnya adalah lembaga independen.

"KPU lembaga independen, tidak punya atasan, tidak punya pimpinan lagi. Jadi agak sulit mengaitkannya dengan presiden karena KPU juga tidak bertanggung jawab secara hierarki kepada presiden," kata Ferdinand di Menteng, Jakarta, Sabtu.


Namun, Ferdinand tetap beranggapan kalau kecurangan itu ada.

"Apakah KPU kemudian berkoordinasi degan salah satu paslon untuk melakukan kecurangan supaya kemudian mereka bisa menikmati situasi ini ya dugaan-dugaan itu tentu ada, prasangka-prasangka itu tentu ada. Maka untuk itu sebetulnya kami minta dilakukan audit secara menyeluruh," tambahnya.

TKN menepis tuduhan kalau KPU menguntungkan petahana. Juru bicara TKN Usman Kansong menegaskan lagi kalau KPU tidak di bawah presiden. Komisioner KPU direkrut berdasarkan proses politik di DPR, termasuk partai pendukung 02.

"Pak Amien mungkin perlu melihat proses pemilihan dari Komisioner KPU. Bahkan beberapa di antaranya itu, kan, usulan dari partai-partai yang mendukung 02,” kata Usman kepada reporter Tirto, Sabtu.

Usman pun meminta Amien menggunakan sarana yang ada untuk menyampaikan dugaan kecurangan atau pelanggaran etik. Amien bisa menggunakan Bawaslu sebagai corong pelaporan kecurangan, DKPP bila ada pelanggaran etik pelaksana pemilu, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilu.

"Jadi mekanismenya begitu saja. Tidak ribet. Jangan cuma berkoar-koar di media doang," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
DarkLight