tirto.id - Kementerian Sosial menggelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lapangan Kemensos, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB itu diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
Rangkaian upacara berlangsung dengan pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, hingga penyampaian amanat upacara.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis bertindak sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid terkait tema Harkitnas tahun ini, yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
Tema tersebut menyoroti pentingnya pembangunan generasi muda sebagai fondasi utama menuju bangsa yang mandiri dan berdaya saing.
Dalam sambutan itu disebutkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan berbagai program strategis untuk memperluas akses pendidikan, termasuk melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi.
“Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM,” kata Abdul Muis saat membacakan sambutan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.
Selain menyampaikan amanat Harkitnas, Abdul Muis juga meneruskan pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada seluruh jajaran Kemensos terkait pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program tersebut harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi agar tujuan utamanya tidak melenceng.
“Dengan program dan amanah yang sebesar ini, maka penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara akuntabel, terintegritas, serta menjaga diri dari tindak pidana korupsi yang akan mengaburkan tujuan mulia dari program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan hampir dua semester di 166 titik di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah juga tengah bersiap menyambut tahun ajaran baru, termasuk melakukan rekrutmen siswa melalui proses penjangkauan kepada anak-anak yang dinilai paling membutuhkan akses pendidikan.
Data sementara menunjukkan proses penjangkauan telah menjaring 12.676 calon siswa, terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA.
Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena proses penjaringan masih berlangsung hingga mendekati dimulainya tahun ajaran baru. Pemerintah menargetkan sebanyak 32.640 siswa dapat diterima dalam program Sekolah Rakyat tahun ini.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































