Menuju konten utama

Aktivisme Gen Z Tak Cukup Berhenti di Media Sosial

CIPS DigiWeek 2026 membahas meningkatnya aktivisme Gen Z dan pentingnya membawa percakapan di media sosial menjadi aksi nyata di masyarakat.

Aktivisme Gen Z Tak Cukup Berhenti di Media Sosial
Sesi "Cultivating the Future: Digital Governance for Sustainable Food Systems" pada CIPS DigiWeek 2026. (FOTO/DOk. CIPS)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kesadaran Generasi Z Indonesia terhadap isu politik dan kebijakan publik meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Generasi ini juga memiliki cara tersendiri dalam mengonsumsi informasi, membangun percakapan, hingga menyuarakan aspirasi terkait kebijakan publik.

Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan. Pola konsumsi informasi di ranah digital yang semakin terfragmentasi berpotensi menciptakan bubble yang membatasi jangkauan diskusi publik.

Benang merah tersebut mengemuka dalam sesi perdana CIPS DigiWeek 2026 bertajuk “Vibing on Policy: The Gen Z Way”.

Founder Drone Emprit sekaligus pakar teknologi informasi, Ismail Fahmi, melihat titik balik keterlibatan Gen Z dalam isu kebijakan publik dapat ditelusuri sejak gelombang aksi “Reformasi Dikorupsi” pada 2019. Saat itu, percakapan mengenai revisi UU KPK dan RUU KUHP tidak hanya didorong oleh kelompok aktivis atau organisasi mahasiswa, tetapi juga melibatkan kreator dan figur digital hingga berhasil menjangkau audiens baru.

“Kalau melihat perkembangannya dari 2019 sampai sekarang, saya lebih optimistis, dengan syarat kita bisa memahami bahwa tren mereka saat ini tidak hanya sekadar joget-joget. Gen Z mencari konten yang memberi wawasan baru dan substansi mendidik," ujar Ismail.

Pandangan serupa disampaikan kreator konten sekaligus aktivis, Virdian Aurellio. Ia menilai stigma bahwa Gen Z apolitis mulai runtuh sejak aksi mahasiswa pada 2019. Namun, bentuk mobilisasi yang muncul saat ini berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Jika dahulu konsolidasi menjadi tahap awal sebelum penyebaran pesan, kini konten di media sosial sering kali menjadi pemicu yang mempertemukan orang-orang dengan keresahan yang sama.

“Enam tahun lalu, saya merasakan orang-orang berkumpul dulu baru muncul tagar [aksi massa]. Sekarang sebaliknya, konten dulu baru kumpul,” kata Virdian.

Meski demikian, Virdian mengingatkan bahwa meningkatnya partisipasi anak muda juga menyisakan tantangan. Derasnya arus informasi di media sosial membuat sebagian anak muda kerap kesulitan membedakan persoalan yang memang menjadi tanggung jawab bersama dengan isu yang tidak muncul secara organik dari masyarakat.

Di sisi lain, Public Policy Manager Meta Indonesia, Rendy Dwi Novalianto, menjelaskan bahwa platform digital kini berupaya memberikan pengguna kendali yang lebih besar atas pengalaman mereka di media sosial. Menurutnya, pengguna dapat menentukan jenis konten yang ingin mereka lihat. Karena itu, kebijakan publik berpotensi menjangkau lebih banyak anak muda apabila dikemas dalam format yang sesuai dengan karakteristik masing-masing platform.

Meski demikian, para pembicara sepakat bahwa aktivisme digital saja tidak cukup. Deputy Head of Convening Bijak Memantau, Efraim Leonard, mengingatkan bahwa percakapan di media sosial sering kali hanya berputar dalam kelompok yang sama.

Menurut Efraim, ruang pertemuan, komunitas, dan interaksi langsung tetap diperlukan untuk memperluas partisipasi publik di luar lingkaran pengguna yang sudah aktif berdiskusi mengenai kebijakan.

“Seramai apa pun kita di media sosial, kita masih berada di dalam bubble platform. Karena itu, kita perlu menerjemahkan percakapan digital menjadi keterlibatan yang lebih nyata di masyarakat,” ujarnya.

“Vibing on Policy: The Gen Z Way” menjadi salah satu sesi CIPS DigiWeek 2026 yang mengangkat tema “Co-Creating Digital Policy for Indonesia’s Rights & Livelihoods”. Acara tahunan ini digelar sebagai ruang dialog bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan teknologi dan kebijakan digital yang terus berubah.

Tahun ini, CIPS DigiWeek membahas tiga pilar utama, yaitu hak dan etika digital, ekosistem digital yang aman dan inklusif, serta optimalisasi peluang ekonomi dan mata pencaharian berbasis digital.

“Kami percaya transformasi digital tidak harus terjebak dalam pilihan biner antara pertumbuhan ekonomi dan pelindungan hak individu. Keduanya dapat berjalan beriringan. Kami berharap CIPS DigiWeek menjadi ruang dialog yang produktif untuk membangun ekosistem digital yang sehat di Indonesia,” ujar CEO CIPS Anton Rizki.

Baca juga artikel terkait AKTUAL DAN TREN

tirto.id - Aktual dan Tren
Sumber: Siaran Pers
Penulis: Tim Media Service