Masuk tirto.id
tirto.id - Aktivis 1998, Haris Rusly Moti, mengkritik sejumlah narasi yang bernada pesimistis seperti "Indonesia Bangkrut," "Sale Indonesia," "Buang Rupiah," hingga "Kabur dari Indonesia." Menurutnya, narasi yang mengarah pada sikap anti-kemandirian tersebut merupakan sebuah anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial di tanah air.
Pemrakarsa 98 Resolution Network itu membandingkan diskursus publik saat ini dengan narasi-narasi besar di era revolusi kemerdekaan. Ia mencontohkan momentum tahun 1928 saat Bung Hatta membacakan pledoi di pengadilan kolonial Den Haag, Belanda, yang menggaungkan narasi "Indonesia Merdeka." Dua tahun berselang, pada 1930, Bung Karno juga menyampaikan pidato ikonik "Indonesia Menggugat" dalam pengadilan kolonial di Bandung.
"Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia bangkrut, sale Indonesia, dan lain-lain. Sangat menyakitkan karena narasi seperti ini justru digerakkan sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial," ujar Haris.
Sebaliknya, lanjut Haris, Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan lagi narasi era revolusi kemerdekaan tersebut. Narasi mengenai kemandirian ekonomi serta penolakan terhadap perampokan sumber daya alam (SDA) oleh oligarki—yang selama ini hanya bergulir di pinggiran gerakan sosial—kini diangkat menjadi arus utama narasi kebijakan di pusat istana.
Haris menilai komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri seperti terungkap dalam berbagai pidatonya bukan sekadar retorika atau "omon-omon" belaka. Sejumlah kebijakan telah dirancang untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari, sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
"Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil," jelas mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran tersebut.
Kritik Tanpa Gagasan Alternatif
Haris menilai kelompok pengkritik pemerintah saat ini mengalami frustrasi dan kehabisan argumen untuk membangun antitesis atas kebijakan Presiden Prabowo. Akhirnya mereka beralih melakukan serangan personal.
"Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons dengan cara represif. Dengan demikian mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian antidemokrasi," ujarnya.
Padahal, menurut Haris, tradisi gerakan sosial yang sehat selalu menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis dari situasi yang menyimpang.
Ia mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" yang hadir sebagai antitesis terhadap situasi negara yang dinilai dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic. Lalu, gerakan mahasiswa di era Orde Baru yang menuntut demokrasi politik melawan otoritarianisme. Begitu pula di era reformasi, saat gerakan sosial menolak kebijakan neoliberalisme yang memprivatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk rakyat.
"Kita prihatin karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran," kata dia.
"Menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lainnya adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat," lanjutnya.
Terkait kekhawatiran pada adanya korupsi dalam program-program sosial tersebut, Haris menegaskan bahwa solusinya adalah penegakan hukum terhadap pengkhianat negara, bukan menghentikan programnya. Ia mencontohkan program bantuan sosial (bansos) yang sudah lama berjalan pun masih kerap dikorupsi, apalagi program MBG yang baru dirintis dan menjadi pengalaman pertama bagi negara.
Di akhir pernyataannya, Haris menantang para pengkritik untuk beradu gagasan secara objektif dan memaparkan konstruksi pemikiran yang konkret sebagai pembeda dari kebijakan pemerintah saat ini.
"Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo," pungkasnya.
