tirto.id - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai digulirkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini sejatinya berpotensi besar mengubah paradigma kesehatan publik. Yakni menggeser kebiasaan masyarakat yang rutin berobat untuk lebih berfokus terhadap langkah preventif sejak dini. Namun, potensi itu akan menguap begitu saja jika program ini dilaksanakan hanya sekadar untuk memenuhi janji kampanye Prabowo.
Tanpa pelaksanaan matang dan keberlanjutan yang jelas, cek kesehatan gratis hanya akan menambah daftar panjang program populis pemerintah. Sudah jamak diketahui bahwa cek kesehatan gratis menjadi salah satu program terbaik cepat atau quick win Prabowo-Gibran. Dengan demikian, jangan sampai program dengan anggaran sekitar Rp4,7 triliun ini berakhir sia-sia.
Pasalnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program besar ini masih terbentur oleh kendala klasik: minimnya sosialisasi dan persiapan. Saat pembukaan program Senin, (10/2/2025) lalu, sejumlah puskesmas di beberapa daerah masih terlihat lowong-lowong saja. Di Jakarta misalnya, Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Teguh Setyabudi, mengaku masih banyak warga yang belum mengetahui informasi program cek kesehatan gratis.
Saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Pulogadung, Jaktim, Senin lalu, baru ada 20 orang yang mengikuti program tersebut. Bahkan, ada masyarakat yang baru mengunduh SatuSehat – aplikasi besutan Kementerian Kesehatan untuk mendaftarkan diri di program cek kesehatan gratis.
Di hari yang sama, hal serupa juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Di UPT Puskesmas Puter, Kecamatan Coblong, baru 10 orang yang menjajal peluncuran cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, mengeklaim program cek kesehatan gratis disambut baik oleh masyarakat dan dilaksanakan di 80 puskemas Kota Bandung. Ia menegaskan, cek kesehatan gratis bakal terus dipromosikan agar seluruh masyarakat bisa mengikutinya.
Sebagian masyarakat tampaknya belum mendapat informasi yang cukup terkait mekanisme dan manfaat dari program ini. Kendornya sosialisasi menjadi batu sandungan utama, yang seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal. Dalam skala kebijakan publik, perencanaan tanpa komunikasi yang efektif hanya menjadikan kebijakan berjalan setengah hati. Terlebih, tidak semua daerah memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai, seperti di pedesaan dan wilayah pelosok.
Associate Professor Public Health Monash University Indonesia, Grace Wangge, merasa memang perlu waktu meningkatkan kesadaran publik pada program cek kesehatan gratis. Ini perlu didukung dengan strategi komunikasi publik yang cakap oleh pemangku kebijakan.
“Bisa penyebaran informasinya dilakukan via grup komunitas masyarakat atau instusi kerja atau pendidikan. Selain tentu informasi lewat media konvensional dan media sosial,” kata Grace kepada wartawan Tirto, Kamis (13/2/2025).
Ia melihat masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan kebiasaan skrining kesehatan dini. Ditambah, minimnya penjelasan komprehensif pemerintah soal hasil skrining yang didapat dari peserta. Sejauh ini, ucap Grace, hanya didapati informasi bahwa hasil cek kesehatan gratis tersimpan di Satu Sehat.
Pemerintah perlu menjelaskan langkah lanjutan saat ada penyakit yang ditemukan di tubuh peserta. Hal itu dapat mengikis keraguan masyarakat yang khawatir mengikuti program cek kesehatan gratis. Wajar masyarakat masih gamang karena takut penyakit yang terdeteksi tidak ditindaklanjuti.
Grace mengingatkan agar cek kesehatan gratis dilaksanakan tertarget. Ketimpangan akses kesehatan di Indonesia adalah persoalan yang nyata. Maka, penduduk di kelompok berisiko dan minim akses seharusnya diprioritaskan dan dipermudah dalam program ini.
Perlu ada kepastian anggaran untuk menjamin program cek kesehatan gratis berkelanjutan. Termasuk, melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Grace berharap, pemerintah tidak buru-buru menyunat anggaran program bermanfaat ini hanya karena sepi peminat. Padahal, masalah klasik ini datang dari tubuh pemangku kebijakan yang mestinya bisa dibenahi.
“Kalau kurang peminat malah mau dikurangi budget-nya bukan dicari kenapa sepi peminat, ya ini upaya populis saja saya rasa,” tutur Grace.
Sementara itu, Peneliti Global Health Security dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai program cek kesehatan gratis pantas diapresiasi terlebih dulu. Program ini memberikan satu kesempatan menggeser paradigma kebijakan kesehatan publik yang masih berfokus pada upaya kuratif menjadi lebih mengedepankan tindakan preventif. Pencegahan dini penyakit kronis amat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
“Seperti hipertensi, gangguan ginjal, penyakit jantung, serta kesehatan mental sejak awal,” ucap Dicky kepada wartawan Tirto.
Paradigma kesehatan publik yang preventif akan mendorong masyarakat yang lebih melek mencegah datangnya penyakit. Sikap ini berdampak pada turunnya beban biaya kesehatan. Proteksi dini biaya ekonomi kesehatan yang seharusnya ditanggung individu atau BPJS jadi bisa ditekan pengeluarannya.
Namun, program cek kesehatan gratis harus tetap bersandar pada prinsip inklusivitas akses kesehatan: no one left behind. Artinya, pemerintah menjamin warga Indonesia di manapun bisa menikmati program cek kesehatan tanpa biaya.
Program ini, kata Dicky, selain memperbaiki kesehatan publik, turut berpeluang memperkuat literasi kesehatan masyarakat. Seperti peningkatan edukasi terhadap nutrisi, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehat yang bisa mencegah datangnya penyakit kronis.
Harus Ada Evaluasi Berkala
Efektivitas program cek kesehatan gratis sebetulnya semakin baik jika terintegrasi dengan program BPJS Kesehatan. Ketika ditemukan penyakit yang butuh pemeriksaan lebih lanjut, peserta dapat memanfaatkan sistem rujukan secara mudah dan tepat waktu. Integrasi ini menurut Dicky menjadi modal agar program ini berkelanjutan secara konsisten.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan puskesmas dan klinik yang menjalankan cek kesehatan gratis harus adekuat. Pemerintah turut diharapkan bisa memikirkan tenaga kesehatan yang akan semakin bertambah tugasnya dalam menjalankan program ini. Insentif, menurut Dicky, bisa menjadi solusi bagi nakes yang terlibat, apalagi yang bertugas di daerah terpencil.
Kesiapan program cek kesehatan gratis yang matang, akan meyakinkan masyarakat untuk berduyun-duyun memanfaatkannya. Maka, diperlukan evaluasi dan sarana-prasarana yang terus diawasi secara berkala dan terukur.
“Perlunya evaluasi berkala dan fleksibilitas program selama pelaksanaannya. Jadi kebijakan harus disesuaikan dengan hasil evaluasi program,” ucap Dicky.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjadi menteri perdana yang menjajal program cek kesehatan gratis. Menko PMK mendatangi Puskesmas Gambir, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025), bertepatan dengan hari ulang tahunnya.
Pratikno menilai layanan yang diberikan sangat baik dan lengkap. Meliputi beragam aspek kesehatan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan mata, mengecek memori, cek stabilitas kaki, dan lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa sejak awal seluruh proses berjalan dengan sistem digital, mulai dari pendaftaran hingga hasil pemeriksaan.
Pratikno turut menekankan pentingnya tindak lanjut usai mengetahui hasil skrining kesehatan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan yang lebih baik.
“Dan yang lebih penting lagi adalah setelah tahu permasalahannya, segera memperbaiki pola hidup. Ini paradigmanya berubah, dari paradigma kuratif menjadi paradigma preventif,” kata Praktino lewat keterangan tertulis.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, berharap masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Ia menilai pentingnya pemeriksaan kesehatan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa lebih dari 600 ribu orang Indonesia meninggal akibat penyakit kardiovaskular, seperti stroke.
Hal itu sering kali disebabkan gaya hidup tidak sehat dan sebenarnya bisa dicegah dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cek kesehatan ini bertujuan untuk memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi mereka yang dalam kondisi sehat, bakal diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sedangkan bagi mereka yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu, akan diberikan pelayanan medis.
“Saat ini, Indonesia memiliki 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji.
Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, berharap usai berbagai tes yang dilakukan di puskesmas secara gratis, maka dokter perlu menjelaskan hasilnya kepada warga yang diperiksa. Anjuran kesehatan yang diberikan tergantung dari hasil skrining kesehatan masing-masing orang. Maka program cek kesehatan berkala amat berguna agar masyarakat mengetahui masalah kesehatan mereka secara spesifik.
Dokter juga harus bisa meyakinkan masyarakat mengubah pola hidup lebih sehat. Ini akan bisa terlaksana dengan penyuluhan kesehatan. Dengan begitu, mengurai alur birokrasi cek kesehatan gratis akan mempermudah masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Tegasnya, program pemeriksaan kesehatan gratis berkala yang dimulai perlu menjadi satu paket lengkap termasuk tindak lanjutnya, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesehatan warga,” kata Yoga kepada wartawan Tirto.
Program cek kesehatan gratis bisa menjadi titik balik reformasi layanan kesehatan publik di Indonesia. Namun, tanpa adanya strategi dan eksekusi yang matang, progam ini bakal menjadi gagasan mulia yang kehilangan daya dorongnya di tengah jalan. Pemerintah tentu punya peluang memperbaiki arah program kesehatan ini agar semakin bermanfaat bagi warga. Pemerintah harus sadar, program sebesar ini bukan sekadar seremoni politik.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Anggun P Situmorang
