Menuju konten utama

Ada Apa dengan BEM UI dan TNI hingga Muncul Tren KKN di Papua?

Ada apa dengan BEM UI dan TNI? Kronologi tantangan KKN di Papua yang sedang jadi perbincangan hangat di X.

Ada Apa dengan BEM UI dan TNI hingga Muncul Tren KKN di Papua?
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi menolak Statuta UI di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/10/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.

tirto.id - Kata kunci BEM UI dan TNI sedang viral di platform sosial media X hingga muncul tren KKN di Papua. Lantas, ada apa sebenarnya? Apa kaitan BEM UI, TNI, dan KKN di Papua?

Trending topik di X itu mulanya muncul saat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah postingan berjudul “TNI Aniaya Sipil, Hentikan Pelanggaran HAM di Papua!” melalui Instagram resmi BEM UI @bemui_official pada Selasa, 26 Maret 2024.

Postingan itu berupa foto yang memuat informasi menyoal sejumlah kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat. BEM UI merujuk video yang beredar beberapa waktu lalu saat TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua.

Mereka mengklaim kasus tersebut bukan pertama kali terjadi, kekerasan yang dilakukan aparat kerap terjadi di wilayah tersebut dan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kekerasan tersebut menurut BEM UI adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. BEM UI juga menekankan bahwa kasus tersebut bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 281 ayat 4 yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.

“Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua telah menggemparkan publik. Kasus tersebut bukan satu-satunya, data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir. Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang, tulis BEM UI dalam keterangan postingan.

“Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi menyeluruh dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan. Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat, bukan pendekatan kekerasan yang melanggengkan pelanggaran HAM!,” pungkas BEM UI.

Kenapa Muncul Tren KKN di Papua?

Postingan dari BEM UI itu lantas mendapat respon dari sejumlah prajurt TNI yang sedang menjalankan tugasnya di Papua. Prajurit TNI bahkan menantang BEM UI untuk melakukan KKN di Papua, tepatnya di wilayah keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Saya kasih gaji saya selama 10 tahun, jika BEM UI mampu untuk melaksanakan KKN di wilayah KKB. INGAT ITU JANJI SAYA IpangLybaz,” tulis prajurit TNI pemilik akun TikTok @NdripangLybaz_SMT#14.

“Utk kawan2 BEM-UI yukk KKN disini seru lho.. byk suara petasan… jgn hanya pandai bacot disosmed tggl pilih.. byk tempat kwerok.. Papua pegunungan yahokimo.. nduga ditunggu BEM-UI yukk KKN disini.. angkernya masaAllah top pokoknya,” tulis akun TikTok @angellaisiah.

Kemudian, postingan dari BEM UI itu menuai pro dan kontra dari warganet dan menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menilai BEM UI gegabah karena mengecam TNI yang sedang menjalankan tugas pengamanan negara di Papua.

Menurut warganet, BEM UI tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Ada pula yang berkomentar, harusnya BEM UI juga menyoroti banyaknya prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugasnya.

“BEM UI bisanya Omong Doang ... Giliran prajurit TNI/POLRI dibantai dan dibunuh secara brutal oleh KKB mereka diem ga teriak2 HAM ... Bravo TNI POLRI,” tulis pengguna akun X @Sulaiman431236.

“KALAU ada yang salahin TNI di papua silahkan Aja dia sendiri Hadapi KKB di papua biar di jadiin arang di sana,” tulis pengguna akun X @ajayharau.

“BEM UI si paling nasionalis, coba kalian semua nyobain KKN di distrik Papua bagian pegunungan,” tulis pengguna akun X @abouthify_id.

Di sisi lain, tidak sedikit pula warganet yang mendukung kritik dari BEM UI. Menurut mereka kritik dari orang-orang yang kritis penting untuk memperbaiki hal yang tidak baik di Indonesia.

“Dah pokoknya skrg kalo kritik tuh lgsg dibenturkan antar sesama rakyat. Kyk gini bikin org males kritik, kesannya kritik itu menggiring kebencian. Padahal kritik itu kan ada untuk bisa memperbaiki yg kurang pas,” tulis pengguna akun X @nurullistyyy.

“Kebebasan berpendapat utk mengkritisi negaranya diinjak2 dgn narasi beginian. Pantes rakyat gak peduli dgn pelanggaran HAM. mulai 1948, 1965, priok, talangsari, DOM, timtim, 98, km50, kanjuruhan, rempang, wadas, dll..,” tulis pengguna akun X @NurRizally.

“Dikritik langsung nantnagin, pendidikan terakhir mereka rata2 apasih,” tulis akun X @bintangprasojo.

Baca juga artikel terkait KASUS VIRAL atau tulisan lainnya dari Balqis Fallahnda

tirto.id - Sosial budaya
Kontributor: Balqis Fallahnda
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra