tirto.id - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya mulai menyiapkan simulasi dan formulasi dalam rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Doni mengaku, setidaknya ada 4 fase yang akan dilakukan saat pelonggaran PSBB dilakukan.
"Paling tidak Gugus Tugas akan beri 4 kriteria, pertama upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi, kedua berhubungan dengan waktu, timing. Ketiga prioritas bidang apa termasuk daerah mana yang perlu dilakukan. Terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah,” kata Doni usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran tentang evaluasi pelaksanaan PSBB secara telekonference, Selasa (12/5/2020).
Langkah prakondisi memuat sejumlah kegiatan seperti kajian akademis dari sejumlah pakar seperti pakar kesehatan, epidemologi serta kajian ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian kajian tersebut dikumpulkan dan ditelaah pemerintah.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei untuk mengumpulkan informasi. Mereka juga akan mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat.
"Ini nanti akan jadi pertimbangan Gugus Tugas untuk ambil dan berikan masukkan kepada kementerian lembaga termasuk daerah, langkah apa yang paling tepat yang harus kita lakukan,” kata Doni.
Kedua adalah waktu. Pemerintah akan melihat berdasarkan kurva menurun atau kurva melandai suatu daerah. Mereka tidak akan memberikan kelonggaran jika masyarakat tidak siap dan tidak patuh.
"Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi Gugus Tugas yang akan menyusun skenario," kata Doni.
Ketiga adalah prioritas. Pemerintah akan melihat bidang mana saja yang perlu dilonggarkan akibat PSBB, termasuk kepada provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai contoh, pemerintah melihat di bidang pangan, khususnya pasar, restoran maupun usaha yang bisa menghilangkan pekerjaan seseorang.
Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan reaksi negatif publik dalam PSBB, kata Doni.
Terakhir atau keempat adalah koordinasi pusat dan daerah. Ia mengingatkan, pelonggaran yang diberikan tidak boleh memicu penolakan. Daerah juga tidak boleh berinisiatif sendiri melonggarkan daerah padahal pusat belum sepakat untuk melonggarkan.
"Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," kata Doni.
Di saat yang sama, Doni memahami kalau pelonggaran berpotensi menimbulkan penularan masif. Akan tetapi, penularan bisa dicegah bila ada upaya testing masif serta pemguatan daerah dalam penanganan Covid-19.
"Potensi terjadinya penularan pasti ada, tapi kita harus bekerja keras untuk bisa melakukan upaya testing secara masif sebagaimana yang selalu diingatkan presiden," kata Doni.
“Oleh karenanya kemampuan Gugus Tugas untuk menyiapkan reagen harus terus kami optimalkan termasuk juga membantu daerah-daerah yang belum memiliki mesin PCR," Tutur Doni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
