tirto.id - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo menegaskan Presiden Joko Widodo tidak memaksakan pemerintah daerah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemerintah pusat, kata Doni sebenarnya membebaskan pemerintah daerah menggunakan pendekatan yang tepat dalam penanganan Covid-19. Termasuk tak melarang bila ada pemerintah daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dalam menangani pandemi COVID-19.
"Pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah. Daerah-daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakkat terhadap protokol kesehatan," kata Doni usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran secara teleconference, Selasa (12/5/2020).
Doni menekankan pemerintah pusat hanya ingin daerah meningkatkan kemampuan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak memaksa daerah menerapkan PSBB sebagai sarana pencegahan penularan Covid-19.
Dalam rapat terbatas secara daring untuk mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa (12/5/2020), Jokowi ingin ada evaluasi pelaksanaan PSBB karena ada daerah yang berhasil menangani Covid-19 tanpa menggunakan status PSBB.
"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detil pada provinsi kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang menerapkan psbb maupun tidak," kata Jokowi.
Jokowi juga menerima laporan bahwa hasil penerapan PSBB di 4 provinsi dan 72 kabupaten kota bervariasi akibat pelaksanaan yang berbeda-beda. Jokowi malah menemukan daerah yang justru stagnan akibat PSBB.
"Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa? Kenapa?" Tanya mantan Walikota Solo itu.
Jokowi pun melihat data ada sekitar 7 provinsi yang memutuskan tidak menerapkan PSBB. Mereka hanya menjalankan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Jokowi ingin ada perbandingan dalam hasil antara daerah yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB.
"Ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," pungkas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
