tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan 3 hal yang perlu menjadi perhatian ASEAN di masa depan dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan selain bekerja sama. Ia beranggapan, tantangan kawasan akan semakin berat ditambah dengan ancaman resesi ekonomi.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Jokowi saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11/2022).
Pertama, Jokowi menyarankan penguatan fiskal negara ASEAN. Ia mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan.
Jokowi mendorong efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” ucap mantan Walikota Solo itu.
Kedua adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Jokowi menilai peran lembaga keuangan internasional penting dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” kata Jokowi.
Ketiga adalah soal pengaturan perdagangan dunia berbasis hak pembangunan negara berkembang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
