25 Soal Tes PPPK Teknis Perisalah Legislatif dan Jawabannya

tirto.id - Contoh soal tes PPPK Teknis Perisalah Legislatif dan jawabannya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran para peserta sebelum melaksanakan ujian Seleksi Kompetensi.

Pemerintah telah membuka rekrutmen seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Rekrutmen PPPK 2024 terbagi ke dalam dua tahap.

Pendaftaran Tahap 1 telah dibuka pada 1-20 Oktober, sedangkan Tahap 2 masih dibuka sejak 17 November - 31 Desember 2024.

Saat ini, peserta Tahap 1 sedang dihadapkan dengan tes Seleksi Kompetensi sejak 2 - 19 Desember, sedangkan untuk Tahap 2 baru akan digelar pada 17 April - 16 Mei 2025.

Sebelum melaksanakan tes, para peserta diimbau untuk mempersiapkan diri lebih matang dengan cara memperbanyak latihan soal dan memahami kisi-kisi materi yang telah dirilis KemenPAN RB.

Kisi-Kisi Materi Pokok Tes Kompetensi Teknis PPPK Perisalah Legislatif

Materi yang akan dimuat dalam soal Tes Kompetensi Teknis PPPK Perisalah Legislatif telah dicantumkan dalam Surat Edaran MenPAN RB Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Melalui regulasi tersebut, dijelaskan bahwa peserta seleksi PPPK formasi Perisalah Legislatif Ahli Pertama harus memahami kemampuan umum dan khusus, yang meliputi sejumlah poin penting berikut ini:

Kemampuan Umum

2. Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang.

Kemampuan Khusus

2. JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI.

Kumpulan Soal Tes CAT PPPK Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Jawabannya

Berikut ini adalah kumpulan soal tes CAT PPPK 2024 Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan jawabannya. Soal ini dapat digunakan sebagai bahan latihan mandiri.

1. Siapakah yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

a. Sukarno

b. Mohammad Hatta

c. Supomo

d. Soepomo

Jawaban: a.

2. Badan apa yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945?

a. PPKI

b. BPUPKI

c. KNIP

d. DPR

Jawaban: b.

3. Apa tujuan utama dari sistem check and balance dalam lembaga negara?

a. Memastikan pengambilan keputusan yang cepat

b. Mencegah kekuasaan absolut

c. Mengurangi fungsi eksekutif

d. Memperkuat lembaga yudikatif

Jawaban: b.

4. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang?

a. Presiden

b. DPR

c. DPD

d. MA

Jawaban: a.

5. Peristiwa G30S/PKI terjadi pada tahun ...

a. 1945

b. 1965

c. 1998

d. 1978

Jawaban: b.

6. Apa dasar hukum pengelolaan ASN di Indonesia?

a. UU No. 5 Tahun 2014

b. UU No. 13 Tahun 2003

c. PP No. 11 Tahun 2017

d. UU No. 14 Tahun 2008

Jawaban: a.

7. Tahap pertama dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah ...

a. Penyerahan rancangan

b. Penyusunan Naskah Akademik

c. Pembahasan tingkat pertama

d. Pengesahan oleh Presiden

Jawaban: b.

8. Siapa yang berwenang memberikan persetujuan awal terhadap Rancangan Undang-Undang di DPR?

a. Komisi terkait

b. Badan Legislasi

c. Sidang Paripurna

d. Presiden

Jawaban: c.

9. Apa tujuan dari naskah akademik dalam pembentukan undang-undang?

a. Mengatur prosedur administratif

b. Memberikan dasar ilmiah bagi rancangan undang-undang

c. Melakukan uji publik

d. Menghimpun aspirasi masyarakat

Jawaban: b.

10. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, apa saja jenis jabatan ASN?

a. Jabatan Eksekutif dan Legislatif

b. Jabatan Administrasi dan Khusus

c. Jabatan Fungsional dan Administrasi

d. Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional

Jawaban: d.

11. Apa nama alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas anggaran negara?

a. Badan Musyawarah

b. Badan Anggaran

c. Badan Legislasi

d. Komisi III

Jawaban: b.

12. Siapa yang bertugas memimpin rapat DPR?

a. Ketua DPR

b. Wakil Ketua DPR

c. Anggota Fraksi

d. Pimpinan Komisi

Jawaban: a.

13. Fungsi DPR dalam bidang legislasi diwujudkan melalui ...

a. Penyusunan APBN

b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

c. Pengawasan terhadap presiden

d. Pembuatan kebijakan daerah

Jawaban: b.

14. Berapa jumlah anggota DPR berdasarkan UU Pemilu?

a. 575

b. 560

c. 550

d. 500

Jawaban: a.

15. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dalam hal ...

a. APBN

b. Hubungan pusat dan daerah

c. Pertahanan negara

d. Luar negeri

Jawaban: b.

16. Dalam struktur JF Pranata Legislatif (PL), salah satu tugas utama adalah ...

a. Membahas anggaran

b. Membuat laporan hasil sidang

c. Menyusun peraturan daerah

d. Melakukan pengawasan DPR

Jawaban: b.

17. PUEBI adalah kepanjangan dari ...

a. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

b. Pedoman Umum Ejaan dan Bahasa Indonesia

c. Penulisan Umum dan Ejaan Bahasa Indonesia

d. Panduan Umum dan Ejaan Bahasa Indonesia

Jawaban: a.

18. Dalam PUEBI, huruf kapital digunakan untuk ...

a. Nama diri, nama geografi, dan nama jabatan jika diikuti nama orang

b. Semua kata dalam kalimat

c. Kata serapan

d. Kata keterangan waktu

Jawaban: a.

19. Tanda baca yang benar untuk menyebut waktu adalah ...

a. Pukul 10,00

b. Pukul 10:00

c. Pukul 10.00

d. Pukul 10-00

Jawaban: c.

20. Dalam PUEBI, kata depan "di" dipisah jika ...

a. Menunjukkan tempat

b. Merupakan kata kerja pasif

c. Mengandung penekanan

d. Diikuti oleh angka

Jawaban: a.

21. Instansi pembina jabatan fungsional Pranata Legislatif adalah ...

a. Kementerian PANRB

b. Kementerian Sekretariat Negara

c. DPR RI

d. Kemenkumham

Jawaban: c.

22. Jabatan Fungsional Analis Peraturan Perundang-Undangan (APL) bertugas di bawah ...

a. Badan Legislasi

b. Sekretariat Jenderal DPR

c. Kementerian Hukum dan HAM

d. Sekretariat Negara

Jawaban: b.

23. Siapa yang berwenang memberikan pelatihan teknis bagi JF PL?

a. Instansi pengguna

b. Instansi pembina

c. Badan Kepegawaian Negara

d. Pemerintah Daerah

Jawaban: b.

24. Apa tujuan utama pembinaan JF PL?

a. Meningkatkan pengawasan undang-undang

b. Memastikan laporan legislatif yang berkualitas

c. Mempercepat penyusunan RUU

d. Meningkatkan kesejahteraan ASN

Jawaban: b.

25. Sertifikasi kompetensi untuk JF PL dilakukan oleh ...

a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi

b. Instansi pengguna

c. Instansi pembina

d. Lembaga Administrasi Negara

Jawaban: a.