tirto.id - Dua pertemuan penting terjadi Senin malam, 23 Juli 2018, di dua tempat berbeda. Di Istana Bogor, Jokowi bertemu dengan ketua-ketua umum parpol pro pemerintah. Sementara Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar rapat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Dari unggahan foto di akun Instagram Jokowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di Bogor. Keterangan foto menyatakan mereka sedang makan malam bersama.
Sementara di Hotel Sultan, terdapat pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan elite PAN seperti Amien Rais, Partai Idaman, PBB, dan sejumlah tokoh ormas Islam yang berafiliasi dengan PA 212. Namun dalam pertemuan itu, PKS dan Partai Berkarya yang diklaim sepakat berkoalisi tidak hadir.
Ketua PA 212, Slamet Maarif yang turut hadir, melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto menyatakan, pertemuan tersebut membahas Pilpres 2019, terutama menyepakati dukungan ke Prabowo sebagai capres dan menggodok nama cawapresnya.
Slamet menyatakan, sudah ada dua nama bakal cawapres Prabowo yang mengerucut. Nanti, kata dia, dua nama tersebut akan digodok ulang saat ijtima ulama pada 27-29 Juli mendatang sekaligus memastikan formasi capres-cawpares yang akan mereka usung.
Perihal absennya PKS dalam pertemuan tersebut, Slamet menyatakan elite partai besutan Sohibul Iman itu sedang berhalangan hadir lantaran sudah memiliki agenda lain sebelumnya.
Wasekjen DPP PKS, Abdul Hakim membenarkan keterangan Slamet. Menurutnya, Presiden PKS, Sohibul Iman dan Sekjen PKS, Mustafa Kamal memang sudah ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggal.
"Bukan tidak mau hadir. Presiden dan sekjen sudah ada agenda lainnya," kata Hakim kepada Tirto.
Direktur The Political Literacy, Iding Rasyidin menilai dua pertemuan tersebut memperlihatkan dua kubu yang bakal bertarung di Pilpres 2019 mendatang. "Saya kira dua kubu sudah final dan sulit terbentuk poros ketiga," kata Iding kepada Tirto, Selasa (24/7/2018).
Karena, kata Iding, dengan sisa waktu yang mepet menuju masa pendaftaran Pilpres 2019 pada 4-10 Agustus mendatang, sulit bagi partai-partai untuk mengubah haluan dukungan. "Kalau ada yang berubah, tentu dia bakal jadi pemain terakhir yang masuk. Enggak dapat apa-apa," kata Iding.
Sementara, menurut Iding, dalam politik setiap partai pasti bersikap realistis untuk mendapatkan kekuasaan. Menurut doktor ilmu politik ini, kesuksesan partai politik diukur dari raihan kekuasaan.
"Kalau dilihat, kan, memang hanya sosok Prabowo dan Jokowi yang kuat secara elektabilitas buat jadi capres. Tidak ada pilihan selain dua itu buat menang di Pilpres 2019," kata Iding.
Dengan konfigurasi dua kubu tersebut, menurut Iding, Jokowi cenderung lebih diuntungkan. Sebab, menurutnya, basis massa partai-partai pendukung mantan Wali Kota Solo tersebut lebih banyak ketimbang partai-partai yang mendukung Prabowo.
Iding mencontohkan PDIP dan Golkar sebagai dua partai pemenang Pemilu 2014 lalu yang telah terbukti mempunyai massa solid dan militan untuk mengampanyekan Jokowi di Pilpres mendatang. Salah satunya, kata dia, lewat gerakan (Golkar Jokowi) GoJo yang sudah masif beberapa waktu ini.
“Ada juga PKB dan PPP yang bisa menggiring massa Islam," kata Iding.
Sebaliknya, menurut Iding, basis massa di kubu Prabowo cenderung masih didominasi Gerindra dan PKS. Sementara, partai lainnya adalah partai kecil, seperti Idaman dan PBB. "PKS juga belum confirm sepertinya. Mereka tidak hadir," kata Iding.
Akan tetapi, kata Iding, kubu Prabowo masih punya kesempatan menambah kekuatan bila berhasil menggaet Partai Demokrat masuk ke dalam barisan koalisinya. Ia menilai partai berlambang mercy itu mempunyai basis massa besar dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai tokoh yang sedang naik daun.
"Ketokohan AHY bisa dimanfaatkan buat menggaet suara milenial," kata Iding.
Meski begitu, menurut Iding, sulit bagi Gerindra menggaet Demokrat. Pasalnya tawaran AHY sebagai cawapres akan menciptakan konflik baru dengan PKS yang masih menginginkan kadernya sebagai pendamping Prabowo.
"Kalau bisa menyelesaikan itu, mungkin saja Demokrat bergabung," kata Iding.
Dipastikan Dua Poros
Analisis Iding berbanding lurus dengan pernyataan elite partai yang hadir dalam dua pertemuan tersebut. Ketua Umum PPP, Romahurmuzy, menyatakan pertemuan semalam adalah finalisasi dukungan kepada Jokowi sebagai capres.
"Koalisi sepakat mengusung kembali JKW [Jokowi] sebagai Capres 2019 tanpa reserve. Koalisi menyepakati 6 parpol sebagai formasi solid pengusungan," kata Romahurmuzy melalui pesan singkat kepada Tirto.
Meski begitu, kata Romahurmuzy, partai koalisi juga masih membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung ke koalisi pendukung Jokowi atas kesepakatan enam parpol yang sudah ada.
"Dalam hal masih ada parpol lain yang dalam perundingannya di tempat lain tidak berakhir happy ending, koalisi tidak membatasi hanya pada 6 parpol saja," kata Romahurmuzy.
Tak cuma itu, menurut Romy, pertemuan semalam juga menyepakati satu nama cawapres pendamping Jokowi. Namun ia tak menyebut siapa sosok tersebut dan belum akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
"Ada pun kapan penyampaian namanya kepada publik, koalisi memberikan kehormatan tertinggi kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkan pada saatnya," kata Romahurmuzy.
Rencananya, kata Romy, koalisi enam partai ini akan bertemu kembali selambat-lambatnya pekan depan untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.
Dari kubu Prabowo, Wasekjen DPP Gerindra, Andre Rosiade pun menyatakan pertemuan Senin malam telah menyepakati koalisi di Pilpres 2019. "Memang semalam itulah partai-partai koalisi yang pasti mendukung Pak Prabowo," kata Andre kepada Tirto.
Menurut Andre, deklarasi resmi partai-partai pendukung Prabowo akan dilakukan setelah pertemuan dengan Demokrat nanti malam, Selasa (24/7/2018). "Kami masih menunggu hasil nanti malam. Semoga Demokrat terbuka hatinya," kata Andre.
Namun, menurut Andre, perkara cawapres Prabowo belum ada kesepakatan sampai hari ini. Dua nama yang mengerucut semalam pun menurutnya hanya sebatas usulan dari tokoh ormas Islam saja dan PA 212.
"Itu nanti usulan kami tampung buat pembahasan bersama parpol koalisi yang terbentuk," kata Andre.
Sementara itu, Demokrat yang sampai hari ini masih belum menyatakan dukungan ke salah satu pihak menyatakan memang sudah tidak mempertimbangkan poros ketiga. Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahean menyatakan partainya kemungkinan besar masuk ke koalisi pendukung Prabowo.
"Saat ini Demokrat sedang intens komunikasi dengan Gerindra dan akan ada pertemuan malam ini. Apa masih relevan bahas poros ketiga?" kata Ferdinand kepada Tirto.
Menurut Ferdinand, nanti malam bakal ada kesepakatan koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019. "Tidak ada deklarasi, tapi akan ada penyampaian beberapa kesepakatan," kata Ferdinand.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
