PKS Tawarkan Pembagian Jatah Kursi Menteri, Gerindra Menyambutnya

tirto.id - Tawaran PKS agar jatah kursi menteri dibagi secara proporsional guna menemukan titik temu berkoalisi mendapat respons sejumlah pihak. Gerindra, sekutu dekat PKS di barisan oposisi menilai tawaran PKS masuk akal.

“Kan harus ada akomodasi, itu penting,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7).

Memastikan pembagian jatah kekuasaan bukan hal tabu dalam politik. Hal ini salah satunya dimaksudkan untuk menopang stabilitas roda pemerintahan. Ferry percaya partai juga memiliki orang-orang mumpuni untuk duduk di kursi menteri.

“Sebisa mungkin orang yang bisa mengakomodir kepentingan partai. Karena di partai politik itu ada juga orang-orang hebat,” katanya. “Nanti selebihnya profesional dan sebagainya.”

Ferry mengatakan pembahasan tentang pembagian kekuasaan dan konsep pemerintahan akan mulai dilakukan Gerindra usai pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wacana pembagian kekuasaan sebaiknya dilakukan setelah ada kesepakatan tentang sosok capres-cawapres dan platform koalisi. Hal ini, menurutnya, penting untuk menghindari kesan koalisi sebatas untuk berbagi jabatan.

“Sekali lagi jangan dimaknai koalisi itu bagi-bagi jabatan. Itu enggak elok,” kata Wasekjen PAN Yandri Susanto saat dihubungi Tirto, Sabtu.

Yandri menilai PAN tidak dalam posisi mengejar kekuasaan. Ia juga memastikan PAN tidak akan berada dalam kubu Jokowi. Pria yang juga Sekretaris Fraksi PAN ini menerangkan mereka siap mendapatkan kursi menteri apa pun dalam kontestasi Pilpres 2019 selama baik untuk bangsa.

"Kami siap, diminta cawapres kami siap, diminta menteri-menteri kami pun siap untuk mengabdi, tapi tidak elok kalau kita menonjolkan seolah-olah koalisi ini koalisi bagi-bagi jabatan maka itu perlu diformatkan yang bagus arah koalisi untuk apa," kata Yandri.

Kubu Pemerintah Belum Membicarakannya

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 belum membicarakan pembagian jatah kekuasaan. Sampai saat ini kubu Jokowi bahkan belum menentukan kandidat pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.

“Kami belum bicarakan soal power sharing. Itu artinya, siapa yang mendapatkan cawapres, siapa yang mendapatkan menteri, sejauh ini kami belum bahas itu," kata Ace.

Ace menerangkan, pembicaraan awal yang kini dibangun partai pengusung Jokowi adalah menyamakan persepsi. Persepsi itu akan membangun bentuk koalisi pemerintahan periode mendatang. Apabila PKS ingin menawarkan gagasan tersebut dan masuk dalam pemerintahan, kubu pemerintah siap menerima dengan tangan terbuka.

"Kalau PKS mau bergabung dengan pemerintahan Jokowi, tentu kami akan sangat menyambutnya dengan baik ya, karena bagaimanapun semakin banyak dukungan ke Jokowi akan semakin bagus untuk stabilitas dan efektivitas pemerintahan," kata Ace.

Pengamat politik Usep M. Achyar berpendapat gagasan berbagi kekuasaan yang disampaikan PKS merupakan hal wajar dalam usaha mencari titik temu politik. Ia menilai gagasan itu dilontarkan PKS guna membangun daya tawar apabila tidak mendapat posisi capres atau cawapres.

“Masing-masing sedang membangun posisi tawarnya yang nanti akan ketemu titik komprominya antara beberapa partai,” kata Usep kepada Tirto di Menteng, Jakarta, Sabtu.

Membahas pembagian kekuasaan rasanya sukar dihindari partai-partai yang ingin membentuk koalisi di Pilpres 2019. Tidak ada satu pun partai yang memiliki modal untuk mengusung capres-cawapres sendiri.

Namun, menurut Usep, meski lumrah, pembagian kekuasaan sebaiknya tidak dibicarakan ke publik. Menurutnya, hal itu akan membuat citra koalisi Prabowo seperti politik transaksional.

“Kalau itu kayak politik dagang sapi banget: who get what. Padahal, harus relatif agak lebih smooth, lebih halus misalnya ya ketemunya [untuk membicarakan pembagian kekuasaan]," kata Direktur Eksekutif Populi Center ini.

Ide berbagi kekuasaan untuk meraih kesepakatan politik dalam berkoalisi disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia mencontohkan partai yang tidak mendapat posisi capres dan cawapres bisa diganti dengan jumlah menteri tertentu dalam kabinet.

“Capres gampangannya sekarang setara 5 menteri, cawapres setara 3 menteri. Jadi kalau PKS sudah mengambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah, dan Sandi setuju untuk hal kaya begini," ujar Mardani di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (6/7/2018).