Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan dua langkah untuk menahan potensi lonjakan harga obat di tengah dampak konflik geopolitik global, termasuk perang di Timur Tengah. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa BPOM menyiapkan strategi pertama melalui relaksasi regulasi kemasan obat untuk menekan kenaikan harga obat.
Selama ini, kata Taruna, perusahaan obat kerap melalui serangkaian uji ketat seperti uji stabilitas dan standardisasi bila ingin mengubah kemasan obat. Ke depan, BPOM berencana memberi kelonggaran bagi industri farmasi untuk mengganti kemasan obat. Namun, perubahan tersebut tetap harus memastikan keamanan dan kestabilan produk tidak terganggu.
“Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya, kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya,” kata Taruna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini, sesuai yang penting kepastian aman kestabilan itu tetap terjamin,” lanjutnya.
Dengan begitu, BPOM membuka peluang bagi industri farmasi untuk mengganti jenis kemasan obat dengan bahan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Sebagai contoh, kemasan berbahan plastik bisa diganti menjadi botol, atau bentuk kemasan strip dapat diubah menjadi kertas maupun karton, selama keamanan dan kualitas obat tetap terjaga.
Langkah ini, kata Taruna, dinilai krusial karena biaya kemasan berkontribusi signifikan terhadap harga obat. “Sekitar 30 persen kemasan itu mempengaruhi harga obat. Jadi kalau kita bisa mempermudah di sini tentu itu bisa mengurangi,” kata Taruna.
Kemudian, Taruna mengungkap strategi kedua yang disiapkan BPOM adalah memperluas dan mendiversifikasi sumber impor bahan baku obat. Taruna menyebut, selama ini pasokan utama berasal dari negara-negara seperti Cina, India, hingga kawasan Eropa.
“Selama ini kan impor kita terbanyak dari Cina, India terus dari Eropa itu dari Belanda terus Switzerland atau Jenewa kemudian sebagian dari Amerika,” ujarnya.
Dengan status BPOM yang telah diakui secara internasional, ucapnya, pemerintah akan memanfaatkan posisi tersebut untuk membuka akses ke negara lain sebagai pemasok alternatif. Ia juga menyebut peluang menjajaki sumber baru di luar pemasok tradisional.
“Kita akan gunakan label baru kita ini untuk bargain ke negara-negara substituen impor,” kata Taruna.
“Bahkan kita lagi menjajaki bahan baku yang berasal dari Rusia itu yang selama ini masih sangat kurang yang masuk ke kita,” ujarnya.
Taruna menegaskan, dua strategi tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan obat tetap tersedia. BPOM menargetkan kondisi tetap terkendali setidaknya hingga akhir tahun.
“Jadi dua strategi itu akan saya yakin bisa mengontrol harga obat kita at least sampai akhir tahun, karena sampai 6 bulan ke depan kita masih aman,” kata dia.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan obat menjadi prioritas utama dibanding harga dalam situasi krisis. “Kadang persoalan harga memang itu sangat penting tapi ada yang lebih penting lagi ketersediaan. Karena kita tahu obat itu beda dengan makanan,” ujar Taruna.
“Kalau makanan bisa diganti dengan makanan lain, tapi kalau kita tidak tersedia obat, walaupun harganya murah, tetapi tidak tersedia gimana,” imbuhnya.
Taruna pun menyebut tekanan harga tak terhindarkan karena struktur industri farmasi nasional masih sangat bergantung pada impor dan bahan berbasis petrokimia. Taruna menjelaskan, komponen kemasan obat menjadi salah satu faktor utama yang terdampak gejolak global.
“Pada umumnya ada dua obat itu produknya kemasannya itu lebih 50 persen itu merupakan petrokimia. Artinya residu-residu dari bahan yang diproduksi dari minyak, itu kemasannya plastiknya dan sebagainya,” kata Taruna.
Selain itu, ia menyebut sebagian bahan baku obat juga berasal dari turunan petrokimia. “Kemudian beberapa obat juga sekitar 30 persen dari obat kimia yang beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia,” ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya ketergantungan impor. Taruna mengakui, bahan baku farmasi nasional sebagian besar masih berasal dari luar negeri, yakni sebesar lebih dari 90 persen. “Bahkan biosimilar itu lebih 90 persen kita impor. Jadi tentu ini akan berdampak kepada harga obat,” kata dia.
Meski demikian, Taruna mengatakan BPOM memperkirakan ketersediaan obat masih relatif aman dalam jangka pendek.
“Selama ini kita masih aman… bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh,” ujar Taruna.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
