Yudi Latief Tekankan Peran UKP PIP akan Libatkan Komunitas

tirto.id - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

"Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati, Sekretaris Pak Wisnu yang dari Hindu," kata Kepala Eksekutif UKP PIP Yudi Latief di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Hari ini Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan 9 orang Dewan Pengarah UKP PIP dan seorang Kepala Eksekutif UKP PIP. Namun, Yudi mengaku bahwa UKP PIP belum memiliki kantor tetap.

"Kerjanya di 'mal'. Kita akan mencari kantor. Di tempat yang lebih mudah diakses oleh rakyat, karena kan kita akan terlibat dengan banyak komunitas sehingga akan mudah diakses. Tidak perlu protokol yang rumit rumit," tambah Yudi sambil tertawa.

Dalam rapat perdana hari ini, Yudi mengaku bahwa Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah pesan kepada Dewan Pengarah dan Badan Eksekutif UKP PIP.

"Supaya unit jangan hanya semacam sosialisasi, pembekalan, tetapi juga pengukuran penerapan Pancasila ke dalam berbagai indikator. Jangan abstrak, teoritis. Tadi disepakati bahwa unit akan mengundang peran komunitas secara lebih luas. Jadi meski ini institusi negara, implementasinya akan mengundang berbagai komunitas. Dewan pengarahnya kan tokoh-tokoh komunitas juga," ungkap Yudi.

Badan eksekutif UKP PIP nantinya akan diisi tenaga profesional yang bisa menurunkan program yang sesuai dengan kebutuhan zaman kini.

Selain itu, Yudi mengakui bahwa mantan Ketua PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin tadinya masuk ke dalam nama Dewan Pengarah, namun akhirnya diganti oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.

"Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden, karena selain ada unit Presiden, rencananya juga kan akan dibentuk lembaga lain seperti Dewan Kerukunan Nasional, jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak 'overlapping' sebagian di unit ini sebagian di rencana rencana yang lain," papar Yudi.

Dewan Pengarah akan melakukan rapat sebulan sekali, termasuk nama-nama Deputi di Badan Eksekutif akan segera diajukan ke Presiden.

Sedangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan bahwa UKP PIP akan bekerja secepatnya untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai Pancasila.

"Pokoknya kami bekerja secepatnya untuk membangun kesadaran kembali. Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang karena sejak zaman reformasi itu kesadaran akan Pancasila, akan konstitusi sesuai dengan yang dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti. Nah ini dianggap yang utama yang nanti akan dikerjakan," kata Mahfud seusai rapat.

Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.

Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.