tirto.id - Pada Jumat 8 Juni 2018, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot tiga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilantik di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tanpa pemberitahuan kepada media. Pencopotan itu baru tersiar luas setelah Wakil Gubernur Sandiaga Uno memberi konfirmasi singkat soal pencabutan jabatan ketiganya sehari kemudian.
Pejabat yang dicopot itu yakni Agustino Darmawan (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman), Sopan Ardianto (Kepala Dinas Pendidikan), serta Indrastuty Rosari Okita (Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa).
Tak ada alasan lebih rinci yang diberikan Sandiaga selain dalih penyegaran. “Enggak usah melihat ke belakang sudah diputuskan ini untuk penyegaran. Demi perbaikan kinerja ke depan,” ucap Sandiaga ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2018).
Ia kemudian menyebut tujuan perombakan ini “untuk meningkatkan kinerja agar SKPD lebih bergairah untuk serapan anggaran.”
Lantas, apakah serapan anggaran jadi alasan utama pencopotan ketiga kepala SKPD tersebut?
Laporan serapan anggaran dalam situsweb publik.bappedadki.net sebenarnya menunjukkan bahwa tiga SKPD itu masih lebih baik dibandingkan beberapa SKPD lainnya. Dari hasil pantauan Tirto, serapan anggaran terburuk hingga saat malah berada Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Biro Umum.
Realisasi anggaran Dinas SDA baru mencapai 8,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar 38,8 persen. Sementara Dispora baru menyerap anggaran sebesar 17,2 persen dari target sebesar 31,9 persen, dan Biro Umum baru masih di angka 27,8 persen dari target di triwulan kedua sebesar 47,8 persen.
Ini menunjukkan bahwa serapan anggaran bukan perkara tunggal yang menyebabkan ketiganya dicopot. Beberapa catatan reporter Tirto di Balai Kota menunjukkan tiga PNS itu sudah lama disinyalir bakal diganti dengan sejumlah alasan.
Kesulitan Merealisasikan Janji Kampanye
Agustino Darmawan, misalnya, beberapa kali disindir Anies-Sandi lantaran dianggap "tak becus" merealisasikan program DP 0 rupiah, serta memberikan keterangan yang jernih dan jelas kepada awak media. “Nanti Pak Agus saya selentik dulu,” kata Anies di Jakarta Timur, Kamis, 12 April 2018 lalu.
Ketidakcakapan Agus ini memaksa Sandiaga menyampaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta skema keuangan DP 0 Rupiah tak bisa selesai sesuai target pada April 2018.
Di hadapan pewarta di Balai Kota, 24 Mei lalu, Sandi berujar, “kemarin itu simpang siur luar biasa membingungkan. Kami meminta Kepala Dinas Perumahan beserta BUMD yang ditugaskan di program ini, berkoordinasi dengan ahli komunikasi, memastikan untuk koordinasi dengan ahli komunikasi menyusun modul komunikasi kepada publik.”
Meski demikian, program DP 0 rupiah sebenarnya memang memiliki banyak kendala yang tak mudah diselesaikan. Beberapa di antaranya terkait skema pembiayaan dan lahan yang akan dipakai untuk membangun hunian program tersebut.
Perkara ini membuat Agustino dikritik bertubi-tubi saat rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta akhir Januari 2018. Di hadapan anggota dewan, ia terlihat gagap dan tak bisa memaparkan rencana skema pembiayaan DP 0 rupiah secara jelas.
Ia juga terlihat pasrah saat program yang direalisasikan oleh dinasnya itu ditolak Dewan. Dewan khawatir muncul permasalahan hukum di kemudian hari lantaran lahan yang dimiliki pemprov untuk membangun rusun DP 0 tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, diatur dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Walhasil, sikap Agustino pun berubah menjelang ditutupnya rapat. Ia yang semula optimistis atas pembangunan rusun DP 0 rupiah bakal berjalan lancar berubah menjadi pesimistis.
Agustino menyetujui saran anggota dewan agar pembangunan rusun tidak dilakukan di lahan Pemprov oleh instansinya melainkan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah, PD Pembangunan Sarana Jaya atau pihak swasta. Dinas Perumahan, ucap Agustino waktu itu, hanya sebagai leading sector yang menggodok kebijakan Badan Layanan Umum Daerah sebagai penyalur rumah DP 0 rupiah kepada konsumen.
Pengadaan Barang dan Rehab Sekolah di Disdik dan BPPBJ
Selain Agustino, pencopotan Sopan dan Indrastuty sebenarnya juga telah disinyalir sejak lama. Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik pernah meminta secara terang-terangan agar keduanya dicopot dari jabatan mereka. Alasannya ada proses lelang pengadaan barang serta rehab sekolah yang tak kunjung diumumkan.
Terkait hal ini, Sandiaga juga sempat meminta Sopan Ardianto dan Indrastuty mempercepat pengadaan mebel di sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori single year.
Jika lelang gagal dilakukan atau dan berlarut-larut, penyerapan anggaran di DKI tak dapat terserap secara maksimal hingga akhir tahun.
“Tadi saya bicara saya sampaikan ke SKPD, percaya aja, kalau dia putuskan ya apa ya saya ikutin asalkan jangan mengganggu dari proses belajar mengajar,” ujarnya sebelum meninggalkan Balai Kota, pertengahan April 2018.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Mufti Sholih
