tirto.id - Wakil Presiden RI, Maruf Amin, menyerahkan kewenangan reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, kepada Presiden Joko Widodo usai Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber ransomware.
“Mengenai ganti menteri itu urusannya hak prerogatif presiden,” kata Maruf usai membuka Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim), di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, di Kabupaten Malang, Jumat (28/6/2024).
Maruf menerangkan meski terdapat isu pergantian menkominfo, namun dia meminta semua pihak untuk fokus pada pengentasan serangan siber tersebut.
“Karena itu kita, saya kira urusan ganti mengganti itu urusan presiden. Tetapi bahwa persoalan ini kita harus kita dalami,” kata dia.
Dia juga meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. Maruf menyerahkan proses evaluasi, audit serta pembenahan kepada mereka yang berwenang, baru kemudian apabila ada yang perlu dievaluasi baru bisa dilakukan usai pusat data berhasil dipulihkan.
“Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya. Baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan, itu nanti,” kata Maruf.
Maruf menceritakan bahwa PDN dibentuk mulanya sebagai pemersatu atas server internet dari seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Mulanya, pemerintah berharap agar data-data di kementerian dan lembaga dapat tersimpan dengan aman di PDN.
“Begitu juga soal pusat data, memang dulu pusat data itu dianggap bahwa komunitas-komunitas lembaga kita itu mudah diretas, sehingga disatukan menjadi pusat data nasional," kata Maruf.
Maruf mengakui isu peretasan tidak terpikirkan oleh pemerintah di awal pembentukan PDN. Karena semua pihak mengira bahwa PDN akan terlindungi dengan baik dari serangan peretas.
“Ternyata ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum, tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya ya," kata Maruf.
Menkominfo Budi Arie enggan menjawab ihwal desakan mundur dari jabatannya sebagai menkominfo usai serangan ransomware terhadap PDNS itu ramai jadi perbincangan publik. Menurut Budi, itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara.
“Ah, no comment kalau itu (desakan mundur). Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
