tirto.id - Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, menjanjikan adanya pemulihan data pusat data nasional sementara (PDNS) meski hanya dua persen dari seluruh data yang dikembalikan atau yang bisa di-back up.
“Secara prinsip semua layanan kita upayakan untuk diaktifkan," kata Herlan usai menemui rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).
Mengenai data dua persen yang hanya bisa dipulihkan, Herlan mengungkap pihaknya masih menunggu hasil audit dari BSSN. Menurut dia, Kominfo dan Telkom akan melaksanakan hasil rekomendasi yang diberikan BSSN.
“Kalau kita mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, nanti Telkom, rekomendasinya apa yang kita laksanakan," kata Herlan.
Ia menjelaskan tidak ada yang diambil di PDNS yang berada di Surabaya. Herlan menyebut data-data yang terkena serangan siber ransomware masih tersimpan di dalam PDNS namun dalam kondisi terenkripsi.
“Tidak ada data yang diambil,” kata Herlan.
Saat dikonfirmasi, apa saja data yang dienkripsi, Herlan mengungkap data milik kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Salah satunya data milik Kantor Imigrasi.
“Data milik kementerian, lembaga dan daerah. Kita hanya penyedia infrastruktur,” kata Herlan.
Herlan enggan berkomentar Ketika dikonfirmasi mengenai kaitan serangan ransomware tersebut dengan judi online. Dia tidak membantah hanya menyebut bahwa bukan kewenangannya untuk memberi konfirmasi terkait judi online.
“Saya enggak bisa dan tidak punya kewenangan untuk berkomentar,” kata Herlan.
Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan permasalahan utama serangan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) karena tata kelola pengelolaan data yang tidak di-backup (rekam cadang) dengan baik. Ia menyebut hanya 2 persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo ketika terserang ransomwares.
Hal itu disampaikan Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, ihwal serangan siber ransomwares terhadap PDNS.
“Ini kita sudah sampaikan dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie), permasalahan utama adalah tata kelola ini hasil pengecekan dan tidak adanya backup," kata Hinsa.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
