tirto.id - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, mengingatkan setiap desa di tanah air harus mampu menjadi penyuplai bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025.
"Setiap desa harus mampu. Tidak boleh ada satu kabupaten membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis dari kabupaten lain, bahkan setiap kecamatan tidak boleh lagi membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis (dari kecamatan lain)," ujar Riza saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11/2024) malam, dilansir dari Antara.
Ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Kemendes PDT telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.
Dengan demikian, Kemendes dapat membantu desa-desa mengembangkan potensi pangan yang mereka miliki. Pada akhirnya, kata dia, seluruh desa pun akan mampu mengambil peran sebagai penyuplai bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
"Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis, menyuplai bahwa bahan pokok makan itu sendiri, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, daging, dan lain sebagainya," ujar Riza.
Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi.
Satuan Pelayanan Gizi itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Program tersebut pun telah dikenalkan oleh Presiden Prabowo kepada dunia saat menghadiri sesi pertama KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan kelaparan dan kemiskinan bagi Indonesia adalah masalah yang nyata.
"Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25 persen anak-anak kami kelaparan setiap hari,” kata Prabowo.
Sementara itu, Riza Patria juga meminta jajaran Kemendes PDT dan pihak terkait lainnya untuk dapat memastikan desa-desa yang berkesempatan mengikuti Program Desa Cerdas mampu berkontribusi dan membantu percepatan pembangunan.
Menurut Riza, digitalisasi merupakan hal yang harus dikuasai oleh masyarakat desa karena sebagian aktivitas kehidupan saat ini memanfaatkan teknologi digital. Dia mencontohkan desa berpotensi meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital dalam penjualan produk yang dihasilkan dari desa.
"Jadi produk-produk desa harusnya bisa dijual secara online," ujar Riza.
Diketahui Desa Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Program tersebut memiliki enam pilar, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas.
Di tahun terakhir implementasi program tersebut, Kemendes PDT tengah menyiapkan "exit strategy" Program Desa Cerdas untuk memastikan keberlanjutannya dalam berkontribusi mempercepat digitalisasi di desa-desa di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta menyampaikan dalam kurun waktu 2020-2024 atau masa berjalannya Program Desa Cerdas terdapat 3.000 desa yang tumbuh sebagai Desa Cerdas. Ia mengharapkan "exit strategy" yang dihasilkan dalam workshop itu mampu memastikan 3.000 Desa Cerdas itu berkontribusi mempercepat digitalisasi di Indonesia.
"Jadi harapannya bahwa ketika nanti undang-undang ini diterapkan, maka paling tidak 3.000 Desa Cerdas yang sudah bekerja sama sampai saat ini itu bisa menjalankan dengan lebih cepat," ujarnya.
"Exit strategy" dalam konteks Program Desa Cerdas merujuk pada rencana atau strategi usai berakhirnya keterlibatan pihak pendukung. "Exit strategy" bertujuan untuk memastikan bahwa desa atau komunitas dapat mengelola dan melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan eksternal berakhir atau berganti dengan menggunakan anggaran lainnya, seperti APBN.
Editor: Bayu Septianto
