tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.754 triliun atau setara 38,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Januari 2023. Besaran utang ini meningkat dibanding Desember 2022 yang hanya tercatat sebesar Rp7.733 triliun.
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko terkendali. Antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," demikian dikutip dari Buku APBN Kita edisi Januari 2023, Senin (27/2/2023).
Utang pemerintah di Januari didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp6.894 triliun atau sekitar 88,90 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp860 triliun atau 11,10 persen.
Besaran utang SBN terdiri dari domestik senilai Rp5.519 triliun. Utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp4.480 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp10,38 triliun.
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.375 triliun, terdiri dari SUN Rp1.057 triliun dan SBSN Rp317 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman dalam negeri Rp21,68 triliun dan pinjaman luar negeri Rp839 triliun. Pinjaman luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp273 triliun, multilateral Rp512 triliun, dan commercial banks Rp52,7 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp95,6 triliun hingga Januari 2023. Nilai tersebut setara dengan 13,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp3.238 triliun
“Pembiayaan atau dari sisi pembiayaan utang bulan Januari ini kita sudah merealisasikan Rp95,6 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (22/2/2022).
Bendahara Negara itu merinci pembiayaan utang tersebut terdiri dari pembayaran melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp99,4 triliun. Sedangkan pinjaman neto dilakukan pembayaran sebesar Rp3,7 triliun.
"Sehingga secara keseluruhan pembiayaan utang kita berada di Rp95,6 triliun," ujarnya
Sri Mulyani mengklaim pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman sudah on track sesuai dengan strategi pembiayaan di 2023. Timing pembiayaan utang pun juga sudah mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif dan memperhatikan posisi kas pemerintah.
Di samping itu, pada awal tahun pemerintah juga telah mengeluarkan SBN Ritel (SBR012) yang terbit sebesar Rp22,2 triliun dalam dua tenor, yakni dua tahun dan empat tahun. Penerbitan ini mencatatkan jumlah investor terbesar (62.375 investor) dan tingkat keritelan tertinggi sepanjang penerbitan SBN Ritel online.
"Minat masyarakat untuk membeli SBN ritel kita sangat kuat. Ini menggambarkan masyarakat sudah mulai disertifikasi investasinya tidak sekedar tabungan dan mereka melihat SBN sebagai instrumen yang bisa dipercaya dengan tingkat pengembalian bisa dipercaya," katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
