Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.
Langkah ini diambil guna menindaklanjuti kerusuhan yang dipicu oleh pengambilalihan paksa Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, serta wilayah sekitarnya. Konflik yang dilatarbelakangi dualisme kepemimpinan PDI kala itu dengan salah satu kubu mendapat dukungan pemerintah mengakibatkan sejumlah orang tewas, belasan lainnya luka-luka, dan penjarahan serta pembakaran pertokoan.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa pembentukan tim penyelidik ini berlandaskan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Komnas HAM telah menetapkan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 27 Juli 1996. Tim ini bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2026) dikutip dari Antara.
Pembentukan tim tersebut disepakati dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 07/PS.00.04/V/2026. Keputusan ini kemudian diperkuat lewat Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam menjalankan mandatnya sesuai Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pengadilan HAM, tim dibekali wewenang luas, meliputi:
- Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat serta mencari barang bukti.
- Memanggil dan mendengarkan keterangan dari pihak pengadu, korban, saksi, hingga pihak yang diadukan.
- Meninjau lokasi kejadian dan mengumpulkan dokumen asli dari pihak terkait.
- Atas perintah penyidik, dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan tempat, hingga menghadirkan ahli.
Anis menambahkan, proses hukum ini telah memasuki tahap awal operasional, termasuk pemberitahuan resmi kepada pihak kejaksaan.
"Tim telah menyusun rencana kegiatan penyelidikan, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai media pada saat peristiwa terjadi, serta menerima kelompok-kelompok korban untuk menggali keterangan terkait Peristiwa 27 Juli 1996," ujar dia.
Komnas HAM juga telah menerbitkan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Proses Penyelidikan (SPDPP) kepada Jaksa Agung sebagai bentuk transparansi dan kepastian hukum.
Penulis: Rina Nurjanah
Editor: Rina Nurjanah
