Usulan Program Anies-Sandi Diklaim Belum Ada di APBD-P 2017

tirto.id - Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Endriana Noerdin menyampaikan bahwa belum ada program Anies-Sandi yang diusulkan dan masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 khususnya di bidang pendidikan.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Djarot Saiful Hidayat, masih memiliki wewenang penuh atas penyusunan APBD-P 2017.

"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur sekarang, kita belum mengusulkan tuh, karena memang itu adalah wewenang sepenuhnya dari gubernur saat ini," ungkap Endriana saat dihubungi Tirto, Jumat (7/7/2017).

Lantaran itulah, kata dia, hingga saat ini Tim Sinkronisasi masih fokus pada rancangan APBD 2018 dan memberikan keleluasaan bagi Gubernur DKI Jakarta sekarang untuk menjalankan programnya hingga akhir masa jabatan pada Oktober mendatang

"Jadi kita tidak ingin mengganggu jalannya program sekarang dan sabar menunggu sampai Oktober nanti," kata Endriana.

Diwawancarai secara terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan bahwa pembahasan APBD-P 2017 baru akan dimulai pada minggu ketiga di bulan ini.

"APBD-P minggu ketiga nanti kita bahas, jadi nanti ada semua di sana anggarannya untuk apa saja Anda bisa kritisi," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/017).

Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa progran Anies-Sandi yang diakomodir dalam APBD-P 2017. Namun, Saefullah enggan berkomentar ketika ditanya apa saja program tersebut. Menurutnya hal itu dapat dilihat nanti, ketika pembahasan dilakukan.

"Ada, nanti kita lihat di perubahan. Ada banyak, saya enggak hafal," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, hingga saat ini DPRD belum menerima berkas terkait rencana pembahas APBD-P dari Pemprov. Sebab itulah, ia belum mengetahui program Anies-Sandi apa saja yang akan diakomodir.

"Kita belum bisa bahas apa-apa, saya juga tidak tau programnya (Anies-Sandi) yang diusulkan apa. Orang kami belum terima," ujarnya.

Ia mengatakan, seharusnya berkas sudah diterima oleh DPRD sejak awal Juli lalu, namun hingga sekarang DPRD belum menerimanya dari Pemprov.

"Harusnya sudah ada biar bisa kita pelajari. Coba nanti kamu tanyakan eksekutif," pungkasnya.