tirto.id - Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP beberapa waktu lalu terkait ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.
Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir mengaku kecewa dengan usulan tersebut. Ia meminta agar partai-partai besar tak arogan dan memikirkan diri sendiri saja.
Menurut Inas, cara itu sama saja menjegal partai kecil lainnya untuk melenggang ke DPR RI.
"Partai besar jangan arogan, dong. Mentang-mentang masuk Senayan [DPR RI] lalu mencoba untuk menghambat partai-partai kecil agar tidak masuk ke Senayan dengan cara menaikan PT lima persen," kata Inas lewat pesan singkatnya yang diterima wartawan, Selasa (14/1/2020) malam.
Dengan adanya upaya penyederhanaan partai, kata Inas, itu makin mendorong menguatnya oligarki partai politik di DPR RI.
"Padahal dengan mengurangi atau menyederhanakan partai-partai yang duduk di Senayan akan mendorong Indonesia menjadi oligarki, apalagi suara rakyat diberangus dan dirampas oleh partai-partai besar melalui PT dengan mengatasnamakan Undang-Undang, tapi bertentangan dengan konstitusi," katanya.
"Sistem pemerintahan demokrasi kan seharusnya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan oleh sekelompok orang saja yang justru cenderung menjadi oligarki," lanjut Inas.
Sebelumnya, PDIP merumuskan 9 rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 pada Minggu (12/1/2020). Salah satunya ialah meningkatkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen. Selain itu, ambang batas juga diharapkan berlaku di pemilihan legislator daerah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya hendak mengembalikan pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
Namun, sejumlah pihak menilai langkah ini hanya upaya untuk melanggengkan status quo dan oligarki politik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
