Menuju konten utama

Tuntutan Tak Didengar, Eks Warga Tim-Tim Minta Temui Jokowi

Merasa tuntutannya tak pernah didengar, eks warga Tim-Tim ingin menemui Jokowi untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka.

Tuntutan Tak Didengar, Eks Warga Tim-Tim Minta Temui Jokowi
Koordinator Aksi Eurico Guterres memimpin unjuk rasa warga milisi eks Timor Timur (Timtim) di depan kantor Gubernur NTT di Kupang, NTT Senin (25/9/2017). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

tirto.id - Eks Warga Timor-Timur (Tim-Tim) yang berjumlah 13.000 orang berharap agar bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna menyampaikan tuntutan secara langsung, pasalnya mereka merasa tuntutannya tak pernah didengar. Tuntutan sebelumnya telah disampaikan pada saat unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTT.

“Kami ingin agar aspirasi dan tuntutan kami ini didengar oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami tidak ingin lagi menyampaikan aspirasi kami kepada bawahan-bawahan dari Presiden Jokowi kerena selalu tidak tersampaikan,” kata koordinator aksi unjuk rasa warga eks Tim-Tim Eurico Guterres di hadapan wartawan di Kupang, Senin (25/9/2017).

Eurico mengatakan pernah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Wiranto pada Oktober 2016 lalu terkait dengan keinginannya tersebut.

Setelah tuntutan dan aspirasi dari ribuan warga eks Tim-Tim selesai dibacakan, Wiranto berjanji untuk menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

“Namun apa hasilnya. Sampai saat ini hasilnya masih nihil. Kami belum dapatkan keputusan dari pemerintah soal status dari sejumlah warga eks Tim-Tim ini yang telah berjuang mati-matian demi Indonesia dan rela meninggalkan tanah kelahirannya untuk bergabung dengan Indonesia,” ungkapnya, seperti dikutip Antara.

Sebab itu, Eurico yang juga merupakan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integerasi (PPI) Timor-Timur sangat berharap agar nantinya bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga ingin agar pemerintah mau memberikan sertifikat tanah kepada sejumlah pejuang pro integrasi yang telah berjuang bagi Indonesia.

Karena saat ini ribuan kepala keluarga hanya diberikan lahan di atas tanah milik TNI dan Polri agar dibangun rumah bagi sejumlah warga Timor-Timur itu.

“Namun nanti ke depannya bagaimana? Apakah tanah itu akan menjadi hak milik warga eks Timor-Timur. Oleh karena itu kami sangat berharap agar ada sertifikat tanah seperti yang dibagi-bagikan oleh Presiden kepada warga-warga di daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Massa yang bergabung pada saat unjuk rasa berlangsung di depan kantor Gubernur NTT sedikitnya berjumlah 13 ribu. Menurut Eurico, tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila aspirasi dan tuntutan tak dipenuhi.

“Yang hadir hari ini hanya dari wilayah Kupang saja. Tetapi untuk kelanjutannya akan datang dari sejumlah kabupaten, dan mereka yang ada di Beju juga akan turun,” tambahnya.

Baca juga artikel terkait TIMOR LESTE atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra