Menuju konten utama

Trump Akan Keluarkan Imigran Ilegal dari Perhitungan Suara AS

Tindakan tersebut legalitasnya meragukan karena hanya akan menguntungkan Partai Republik yang mendukung Trump.

Trump Akan Keluarkan Imigran Ilegal dari Perhitungan Suara AS
Presiden Donald Trump berbicara pada rapat umum kampanye di Battle Creek, Mich., Rabu, 18 Desember 2019. Paul Sancya/AP

tirto.id - Donald Trump menandatangani memorandum pada hari Selasa (21/07/2020), dengan tujuan untuk menghindari migran yang tak terdokumentasi atau ilegal terhitung dalam perhitungan suara distrik kongresional Amerika Serikat pada penentuan hari distik kongres di tahun depan.

Bedasarkan laman Biro Sensus Amerika Serikat, distrik kongresional adalah 435 area dan setiap area memiliki anggota terpilih ke House of Representatives atau lembaga legislative Amerika Serikat dalam.

Angka tersebut dihitung bedasarkan jumlah populasi dari sensus terbaru. Setelah pembagian kursi kongres di antara negara bagian yang dihitung bedasarkan hitungan populasi tertentu, setiap negara bagian yang memiliki dua perwakilan di the House bertanggung jawab mendirikian distrik kongres untuk tujuan pemilihan perwakilan.

Setiap distrik kongres harus memiliki jumlah populasi yang sama dan batas atau angkanya per negara bagian ditentukan oleh perintah pengadilan atau hukum negara.

Mengutip dari al-Jazeera, pakar dari Sensus AS dan hakim mengatakan bahwa tindakan tersebut legalitasnya meragukan karena hanya akan menguntungkan Partai Republik yang mendukung Trump.

Memorandum tersebut dapat mengeliminasi populasi imigran non-kulit putih yang tak terdokumentasi secara besar-besaran.

Dalam section ketiga memorandum tersebut berbunyi “mengeluarkan orang ilegal dari basis apportionment

Makna "orang ilegal" itu merujuk kepada 2.2 juta migran tak terdokumentasi yang merupakan lebih dari 6 persen populasi Amerika Serikat.

Salah satunya ialah Direktur American Civil Liberties Union (ACLU) Dale Ho yang mengatakan bahwa “upaya terakhir Trump mempersenjatai Sensus untuk menyerang komunitas imigran sangat tidak konstitusional.

Mengutip dari CNN, Trump sudah lama ingin menggunakan Lembaga Sensus AS untuk memajukan prioritas imigrasinya dengan berupaya menanyakan kepada responden jika ia adalah warga AS.

Hal itu sebelumnya sempat ditolak oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian pemerintah AS masih diizinkan untuk mengumpulkan informasi status kewarganegaraan dengan cara lain.

Nancy Pelosi ketua House of Representative mengatakan bahwa dewan perwakilan tersebut akan menentang memorandum tersebut. Ia juga mengatakan bahwa president Trump melanggar konstitusi dan aturan hukum.

Mantan pejabat tinggi lembaga sensus AS Steve Jost dalam cuitannya menyisipkan gambar dokumen legal opinion 1983 sambil mengatakan bahwa setiap orang harus dihitung.

“Ini adalah legal opinion di tahun 1983 dari Bush DOJ yang menyatakan bahwa setiap orang harus dihitung dalam sensus. William Barr adalah AAG (Asisten jaksa agung) dan kepala OLC, dan tentu saja telah menyetujui opini ini tentang legislasi dalam kongres” demikian cuitannya di Twitter.

Menurut Ketua Komite Nasional Demokrat Tom Perez, agenda anti-imigran tersebut merupakan aturan yang bersifat tidak konstitusional dan tidak memiliki tujuan lain selain membungkam dan melemahkan suara masyarakat latino maupun ras non-kulit putih lainnya.

Repons atas memorandum tersebut juga datang dari organisasi maupun komunitas advokasi imigran di Amerika Serikat.

Gustavo Torres direktur eksekutif LSM advokasi imigran CASA, dalam laman resminya menentang upaya Donald Trump tersebut.

Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut sangat anti-demokratis. Menurutnya presiden secara bersamaan ingin menyangkal keberadaan jutaan imigran di negara ini serta kekuatan masyarakat daerah yang menerima mereka.

Dalam laman tersebut CASA secara tegas akan berjuang untuk menjamin seluruh imigran dapat mewakili negara ini secara penuh.

Terlebih sebelumnya berbagai komunitas dan kelompok advokasi imigran di AS telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan imigran agar ikut berpartisipasi dalam sensus terlepas dari status kewarganegaraan mereka.

Penghitungan sensus dari pemerintah dapat membantu menentukan pembelanjaan uang hasil pajak untuk membangun fasilitas publik serta menghitung apportionment di Lembaga Legislatif atau the House.

Dilansir dari Pew Research Center, angka populasi imiran ilegal di AS mencapai 10.5 juta (23%) hampir seperempat dari total keseluruhan jumlah imigran di Amerika Serikat yang mencapai 45.6 juta.

Baca juga artikel terkait TRUMP atau tulisan lainnya dari Mochammad Ade Pamungkas

tirto.id - Politik
Kontributor: Mochammad Ade Pamungkas
Penulis: Mochammad Ade Pamungkas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari