tirto.id - Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk mendistribusikan bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Bantuan ini merupakan subsidi tunai baru yang diluncurkan khusus untuk pemilik warung, warteg sampai pedagang kaki lima yang tidak mendapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Nantinya, TNI Polri akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta/orang secara langsung dengan target 1 juta pengusaha mikro di tahun ini. Mengenai rencana tersebut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan, melibatkan TNI Polri dalam penyaluran bansos tunai tidak seharusnya dilakukan.
"Jadi ini kesannya TNI Polri masuk pada ranah yang bukan tupoksinya, ini kontra produktif karena keberadaan TNI -Polri urusannya keamanan bukan penyaluran BLT," kata Trubus kepada Tirto, Jumat (10/9/2021).
Adapun penjelasan mengenai dipilihnya TNI Polri adalah untuk menekan ketegangan yang terjadi antara aparat dan masyarakat selama masa penertiban tempat usaha sampai pembatasan mobilitas selama pandemi. Trubus menjelaskan, jika alasannya adalah hal tersebut seharusnya yang dilibatkan untuk mendistribusikan BTPKLW adalah Satpol PP.
"Enggak ada kasusnya, selama PPKM tegang [TNI Polri dan Masyarakat]. Adanya petugas PPKM kan Satpol PP tapi enggak sampai parah dan tegang. Yang jadi masalah kan ini bukan lembaga yang urusannya, mereka tupoksinya pertahanan dan keamanan," kata dia.
Adapun dalam pemberitaan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BTPKLW untuk sektor usaha mikro dipersiapkan dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun. Anggaran ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta.
“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” jelas dia, Kamis (9/9/2021).
Mengenai program BTPKLW, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti agar prosedur penyaluran bisa diberikan secara hati-hati dan nominalnya bisa diberikan secara utuh kepada masyarakat.
"Kami berharap uangnya dapat diterima masyarakat utuh tanpa berkurang satu rupiah pun," jelas Sri Mulyani, Kamis (9/9/2021).
Penyaluran dana akan BLT akan dipecah kepada TNI dan Polri, sehingga masing-masing instansi akan mengelola Rp600 miliar. Adapun alasan di balik penyaluran bansos tunai yang kali ini diserahkan ke TNI Polri adalah strategi pemerintah untuk menghindari ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha di wilayah PPKM level 4.
"Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kita meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
