TKN: Pemilihan Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden Terpilih

tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani menyoroti pernyataan Pengajar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno yang meminta Presiden terpilih untuk tidak memilih Menteri dari partai politik (parpol) saja, tetapi kalangan profesional juga.

Menanggapi hal tersebut, Arsul mengatakan, pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Tapi katakanlah menteri sipil itu terserah Presiden, sesuatu kan sebaiknya itu tentu Presiden harus mendengarkan masukan berbagai macam pihak, dari elemen masyarakat sipil, dari profesi," ujarnya saat di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Kemudian, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menerangkan, menteri merupakan jabatan politik, sehingga hal yang wajar jika banyak dari parpol. Namun, kata Arsul, saat ini juga ada beberapa menteri yang berasal dari kalangan profesional.

"Tapi apakah semua [menteri] dari parpol, saya kira tidak," tuturnya.

Namun, Sekretaris Jendral PPP itu belum mengetahui apakah paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf akan memilih menteri dari parpol, atau profesional, apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya belum dibisikin oleh Pak Jokowi, PPP juga belum dikasi tahu dapat menteri berapa. Kita serahkan saja lah ke Pak Jokowi," tutupnya.

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah atau dikenal UIN Jakarta, Adi Prayitno menyoroti kasus jual beli jabatan pada Kementerian Agama.

Menurut dia, ke depan jabatan menteri tidak diisi oleh kader partai politik, terutama parpol yang berkoalisi dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Ia menilai, ada peluang konflik kepentingan di tubuh kementerian dengan menteri dari parpol.

"Terutama kementerian-kementerian yang menyangkut urusan umat, urusan pendidikan, itu memang menjadi penting untuk bebas dari intervensi dan kepentingan parpol," ujar dia kepada Tirto, Rabu (20/3/2019).

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada presiden dan wapres terpilih agar tidak memilih menteri dari partai politik yang mengusung saja. Tetapi juga berasal dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi dan rekam jejak bersih.